Dibutuhkan Kreatifitas Agar Penyerapan Anggaran Tinggi

Medan Bisnis, 2 Januari 2012
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan estimasi penyerapan anggaran oleh pemerintah akan meleset akhir tahun ini. Realisasi penyerapan anggaran jauh lebih rendah dari defisit yang dianggarkan pemerintah sebesar 2.1%. Menkeu menyatakan penyerapan anggaran hanya sekitar 1.5 – 1.7% dari defisit produk domestik bruto (PDB).

Dengan kondisi tersebut pemerintah memiliki kelebihan dana yang tidak terpakai. Hal ini mencerminkan buruknya kinerja pemerintah dalam membangun perekonomian. Pemerintah kita kurang kreatif dalam memanfaatkan anggaran yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan perubahan yang mendasar mengingat tantangan di tahun 2012 sangat besar. Selain itu, penyerapan anggaran yang rendah berkorelasi terhadap pembangunan ekonomi yang lambat.

Peran pemerintah sangat vital dalam proses pembangunan ekonomi, sangat jauh bila dibandingkan dengan peran swasta. Pemerintah sebenarnya memiliki badan usaha yang bisa menopang perekonomian. Namun, bila semua sektor perekonomian tidak mampu dimanfaatkan, maka peran swasta mutlak diperlukan sehingga sinergi dari keduanya menjadi optimal.

Namun, kuncinya tetap ada di pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun sayangnya, hambatan yang dialami swasta terkait dengan investasi juga belum sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Birokrasi yang panjang, ketidakpastian hukum, korupsi hingga buruknya infrastruktur masih menyisahkan masalah bagi pemerintah.

Selain itu, lambannya penyerapan anggaran juga sering dikaitkan dengan proses pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan oleh KPK. Sejumlah kepala daerah pernah mengungkapkan ketakutannya untuk menggunakan anggaran karena takut dijadikan tersangka korupsi. Ketakutan tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Selama penggunaan anggaran bisa dipertanggung jawabkan, tentunya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pemerintah saat ini benar-benar sangat berhati-hati dalam pengguanaan anggaran agar tidak terjebak dalam tindakan korupsi.

Alasan ketakutan tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh. Apakah memang benar penyelenggara pemerintah memang takut, atau justru tidak menggunakan anggaran karena proyek pembangunan tidak memberikan ‘keuntungan” lebih. Ruang gerak yang kian sempit untuk melakukan tindakan korupsi bisa saja menjadi alasan yang sesungguhnya. Dan bila itu yang terjadi, maka jelas rakyat yang dirugikan.

Sering terjadinya revisi tentang perencanaan anggaran seperti terjadinya APBN-P (APBN Perubahan) turut membuat ketidakpastian dalam alokasi anggaran terjadi atau berubah-ubah. Bila perubahan APBN hanya seputar asumsi indikator ekonomi makro mungkin dampaknya tidak akan begitu signifikan. Namun, yang menjadi permasalahan bila indikator ekonomi makro berubah, maka anggaran yang ditetapkan juga harus menyesuaikan rancangan perubahan tersebut.

Proses politik juga memberikan kontribusi atas lambatnya penyerapan anggaran. Anggaran yang ditetapkan harus melalui persetujuan dari DPR. Selain dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang proyek pembangunan itu sendiri, dan sangat terbuka terjadinya konflik kepentingan di DPR. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas masih dalam proses pembuatan anggaran, belum pada tahap implementasi di lapangan.
Baik Pemerintah, DPR, maupun eksekutor proyek pembangunan seperti KADIN (Kamar Dagang Indonesia) seharusnya menyadari segala bentuk kekurangan yang terjadi saat ini. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menunda atau menyalahkan kenapa penyerapan anggaran selalu lebih kecil dari yang di targetkan.

Sudah semestinya ada semacam hukuman (punish) dan penghargaan (reward) bagi semua pihak yang ikut dalam proses pembangunan. Tahun 2012 merupakan momentum bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian tetap tumbuh meski tengah dilanda badai hebat. Perlu semacam keseragaman pendapat yang segera demi kepentingan bangsa.