Intermediasi Setengah Hati

Medan Bisnis, 24 Oktober 2011
Inflasi yang relatif terkendali akhir-akhir ini membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin atau 0.25%. Dari sebelumnya sebesar 6.75% menjadi 6.5% saat ini. Keputusan tersebut merupakan langkah yang berani ditengah krisis yang menjangkiti Eropa dan Amerika yang setiap saat bisa saja menghinggapi Indonesia.

Kalau sebelumnya perbedaan bunga The Fed dan BI Rate (interest rate differential) selalu diterjemahkan sebagai tolak ukur masuk atau keluarnya dana asing. Maka saat ini kondisinya sangat berbeda. Bila BI rate diturunkan tentunya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap arus dana asing yang mengalir ke Indonesia. Mengingat bunga The FED yang sudah sangat rendah dan diiringi oleh kondisi fundamental Amerika yang belum membaik.

Selain itu, peringkat/rating kredit Indonesia yang terus dinaikan oleh lembaga pemeringkat internasional, nantinya akan menjadi amunisi dalam menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara yang layak investasi (invesment grade). Bukanlah berlebihan jika kita nantinya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kondisi berbeda justru datang dari Perbankan. Di saat BI Rate diturunkan Bank tidak serta merta menurunkan bunga pinjaman (kredit). Namun, langkah yang diambil Bank adalah menurunkan bunga simpanan terlebih dahulu. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemerintah dalam mengurangi kemiskinan serta tetap bertahan di tengah badai krisis yang belum berkesudahan.

Bila Inflasi menjadi tolak ukur pembentukan suku bunga. Maka, dalam beberapa bulan terakhir Inflasi tidak menunjukan kenaikan yang signifikan, sehingga target pengendalian Inflasi pemerintah pada tahun ini diperkirakan akan tercapai, bahkan dengan sangat mudah. Di saat Inflasi tidak menunjukan sinyal tekanan yang tinggi, BI Rate sebagai bunga acuanpun diturunkan.

Namun apabila ada Bank yang masih memberikan bunga simpanan tinggi dengan tujuan agar DPK (Dana Pihak Ketiga) tetap mengendap di Perbankan tersebut, maka kecil sekali kemungkinan Bank tersebut akan menurunkan bunga pinjamannya. Akan sangat berbeda dengan Perbankan yang sudah mapan dan memiliki basis nasabah dari semua tingkatan pendapatan masyarakat. Bank yang demikian memiliki kemampuan menyerap dana masyarakat dengan biaya yang rendah sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik
dalam menyalurkan bunga pinjamannya (kredit).

Namun, pertumbuhan kredit di Indonesia yang di dominasi oleh konsumsi memberikan kesempatan perbankan untuk menyerap keuntungan dengan mengambil selisih antara simpanan dan kredit yang lebih besar. Daya beli masyarakat Indonesia yang terus membaik menjadikan posisi tawarnya terhadap suku bunga semakin kecil. Bisa juga dikarenakan masyarakat yang kurang peduli dengan bunga pinjaman itu sendiri.

Walaupun perbankan saat ini memiliki kesempatan yang lebih besar dalam meraup keuntungan, bukan berarti Bank bisa diperlakukan istimewa dan tidak memiliki kepedulian terhadap proses pembangunan nasional. Walaupun laju pertumbuhan dan indikator ekonomi makro selalu dapat di tetapkan dalam APBN.

Bukan berarti hanya pemerintah yang memiliki kemampuan penuh dan bertanggung jawab terhadap proses pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak dipungkiri, Perbankanlah yang sebenarnya menjadi tulang punggung dalam proses pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa Bank uang tidak akan beredar, dan dari bunga pinjamannya (kredit) tercipta banyak pengusaha yang berpotensi menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Sudah semestinya Bank tidak hanya terfokus pada laba/keuntungan yang harus diciptakannya. Tapi Bank juga harus mampu melakukan proses intermediasinya secara optimal. Di tengah krisis yang melanda negara besar, dan konsumsi masyarakat menjadi penyelamat ekonomi kita dari terpaan krisis. Sudah semestinya Bank bersikap proaktif, selain itu pemerintah dan BI juga memberikan aturan yang tegas bagi Bank yang tidak sepenuh hati menjalankan fungsi intermediasinya.