Pembatasan BBM dan Moral

Medan Bisnis, 16 Januari 2012
Per 1 april nanti, pemerintah sudah akan memulai untuk menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Walaupun masih menuai pro dan kontra, pemerintah beralasan pembatasan BBM karena agar ada pengehamatan dalam APBN. Selain itu, pemerintah menilai bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena justru orang kaya yang lebih menikmati BBM bersubsidi.

Konsumen bensin sudah mulai akan dialihkan ke pertamax, yang harganya 2 kali lebih mahal dari harga premium saat ini. Terlepas dari tepat atau tidaknya langkah yang dilakukan pemerintah tersebut. Dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, dimana pemerintah tidak mampu menaikan produksi minyak (lifting) dan sebagian minyak yang dikonsumsi harus diimpor serta diiringi dengan tren harga minyak dunia yang terus merangkak naik memang sudah sepantasnya harga BBM itu naik. Namun, bukan opsi pembatasan BBM seperti yang terjadi saat ini.

Secara logika, pembatsan BBM tidak akan efektif saat diimplementasikan nantinya. Pertama, Pertamina harus memilah kendaraan mana yang wajib menggunakan pertamax atau layak menggunakan premium. Bila harus menunjukan STNK saat pengisian BBM jelas itu akan memperlambat proses pengisian BBM.

Kedua, masih akan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Selisih antara harga premium dan pertamax yang signifikan tentunya akan membuat sejumlah orang untuk menjadikannya sebagai lahan mata pencarian. Bayangkan bila ada seseorang yang memiliki kendaraan yang masih layak mengggunakan premium dan tidak bermoral. Seseorang tersebut akan membeli premium di SPBU dan menjual kembali premium tersebut kepada mereka yang menggunakan pertamax.

Ketiga, walaupun penyalahgunaan premium tersebut akan mendapatkan sanksi dari para penegak hukum seperti kepolisian. Namun, dengan jumlah aparat kepolisian yang jauh lebih sedikit dari jumlah masyarakat maka peluang kebocoran tersebut sulit untuk dihindari. Karena pemerintah memberikan peluang bagi mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan melalui penyelewengan penggunaan premium.

Sejauh ini, pemerintah menyatakan siap untuk melakukan pembatasan BBM karena infrastrukturnya sudah memadai. Infrastruktur yang dimaksud sepertinya masih seputar kesiapan SPBU dalam menjalankan program pembatasan BBM maupun proses distribusi. Untuk penyalahgunaan pemerintah diyakini hanya akan mampu melakukan pengawasan hingga di level penyalur (SPBU). Di level konsumen pemerintah akan menemui kesulitan yang bahkan sulit untuk diminimalisir.

Bila pembatasan BBM dikaitkan dengan inflasi, sudah pasti inflasi akan terus merangkak naik dan mengancam menurunkan daya beli masyarakat. Bila tahun 2011 inflasi yang terealisasi cukup sedikit, maka di tahun 2012 ini laju inflasi dipastikan akan kembali naik. Peningkatan laju tekanan infasi dipastikan akan lebih buruk lagi bila pemerintah juga menaikan tarif dasar listrik.

Bila pembatasan BBM dihubungkan dengan produsen otomotif, sejatinya akan menurunkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat pribadi. Namun, Penjualan sepeda motor masih akan mengalami kenaikan. Walaupun itu masih sebatas asumsi, faktanya banyak produsen mobil di Indonesia yang masih yakin penjualan kendaraan roda empat pribadi akan terus mengalami peningkatan bahkan untuk roda empat yang tergolong mewah.

Bila di khawatirkan akan ada migrasi dari pengguna Bensin ke Solar. Maka produsen otomotif di Indonesia tentunya tidak 100 persen siap, karena mayoritas produsen kendaraan roda empat saat ini masih menghasilkan kendaraan berbahan bakar bensin. Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam pada beberapa variabel seperti harga kendaraan bermesin diesel, harga premium dan solar, perbedaan perawatan kendaraan bermesin bensin dan diesel dan variabel lain sebelum kita memprediksi bahwa akan ada migrasi dari pengguna bensin ke solar.

Namun, kalaupun itu terjadi – migrasi – maka yakinilah bahwa disaat penggunaan solar naik signifikan dan berpeluang menganggu APBN maka harga solar nantinya juga pasti akan berpeluang naik kembali. Ada begitu banyak kelemahan terkait dengan pembatasan BBM, namun sepertinya pembatasan BBM itu menjadi pilihan pemerintah di antara sejumlah pilihan buruk lainnya.

Untuk jangka panjang, penghematan subsidi BBM di dalam APBN tentunya akan berdampak sangat baik bagi perekonomian. BBM merupakan komoditas politik yang sangat berpengaruh bagi pencitraan pemerintah. Kenaikan harga BBM jelas akan dinilai tidak pro-rakyat dan akan menjadi bumerang bagi pemerintah yang berkuasa.

Terkait dengan pembatsan BBM yang kita butuhkan adalah hati nurani dan moral. Sejelek apapun keputusan pemerintah nantinya sebenarnya bila dilihat jauh kedepan adalah demi kepentingan kita bersama, walaupun terkadang sulit untuk meyakininya. Moral untuk tidak membeli atau menyalahgunakan BBM bersubsidi itu menjadi kunci kerberhasilan pembatasan BBM nantinya. Bukan semata karena kesiapan pemerintah menjalankan programnya. Siapkah kita?.