Medan Bisnis, 16 April 2012
Dalam beberapa kesempatan yang pernah kita liat dalam sebuah aksi demonstrasi atau debat terbuka maupun dalam suatu perkuliahan, sering sekali seseorang berpendapat bahwa asing lha yang sebenarnya memberikan pengaruh terhadap perputaran roda perekonomian kita. Beberapa kalangan bahkan dengan sangat tegas dan berani menyatakan bahwa Pemerintah kita lebih berpihak pada orang asing dalam sejumlah kebijakan yang diambil.
Keinginan untuk lepas dari pengaruh orang asing menjadi pilihan utama dan lebih memfokuskan kepada sikap kemandirian bangsa sebenarnya bukan hanya keinginan dari segellintir masyarakat, namun juga menjadi keinginan pemangku jabatan dan seluruh elemen bangsa ini. Namun, permasalahan yang timbul bukan karena kita tidak mampu untuk mandiri secara penuh, akan tetapi banyak aspek yang memang menguntungkan bila ada kerjasama yang bisa kita lakukan dengan pihak asing, sekalipun memang pada dasarnya kita belum siap 100%.
Sering kita menggambarkan bahwa kepemilikan asing terhdap sejumlah asset vital negeri ini membuat sengsara bangsa ini. Terlepas dari Benar atau Salah, kita bisa mengambil contoh negara Korea Utara yang menutup kerjasama terhadap negara asing, secara ekonomi negara tersebut tidak lebih sejahtera bila dibandingkan dengan negara tetangganya Korea Selatan yang membuka pintu terhadap investasi asing.
Belajar dari China, negara dengan cadangan devisa terbesar tesebut di era sebelum tahun 80-an masih menjadi negara miskin. Namun saat ini negara tersebut berpeluang menjadi negara adidaya dan siap menjadi “penjajah” baru dalam sistem perekonomian Dunia. Kisah ini berawal dari krisis yang melanda kawasan Amerika Serikat dan menyebar ke negara sekutu AS di belahan benua Eropa.
Sun Yongfu, Kepala departemen yang bertugas untuk urusan Eropa di Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa saat ini bayak perusahaan-perusahaan besar China yang masuk ke Eropa. Kok bisa ya!!!. Jawabannya sederhana, disaat negara eropa dilanda krisis maka perusahaan di Eropa menghadapi satu hal masalah utama yaitu pembiayaan. Disaat negaranya tidak mampu menjadi penyedia uang melalui sistem perbankan, maka perusahaan tersebut sedang menuju kebangkrutan yang nantinya berimbas pada pengangguran dan kemiskinan.
Gejolak sosial yang rentan timbul di Eropa tersebut tentunya tidak diinginkan oleh semua elemen yang ada di suatu negara. Singkat kata, Eropa pun akhirnya memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin menghidupkan kembali roda perekonomian Eropa dengan tujuan yang sangat mulia yaitu meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan akibat krisis yang berkepanjangan.
Dan China menjadi salah satu negara dengan kekuatan finansial yang sangat besar. Sejumlah perusahaan manufaktur China tidak menyia-yiakan kesempatan ini untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan di Eropa. Data dari kementerian perdagangan China menunjukkan bahwa di tahun 2011, investasi China di benua Eropa naik 94,1 persen. Sepertinya Eropa menjadi magnet terbesar bagi China untuk terus mengembangkan kekuatannya dalam model “penjajahan” baru.
Bentuk “penjajahan” seperti itu tentunya legal. Kata “penjajahan” sering diutarakan oleh sejumlah orang yang menganggap penguasaan finansial orang asing terhadap suatu asset merupakan suatu hal yang dilarang, menyengsarakan, tidak bersifat lokal serta dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan masih banyak lagi tudingan miring lainnya.
Padahal kalau kita mau jujur, model “penjajahan” tersebut sebenarnya muncul karena ketidakmampuan kita sendiri dalam mengelola asset. Banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sementara kemampuan kita yang sangat terbatas. Itu merupakan kesenjangan yang harus segara ditutup agar tidak muncul bentuk “penjajahan” seperti itu.
Indonesia menurut sejumlah analis dunia memiliki peluang untuk menjad negara dengan PDB besar serta berpeluang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi baru. Kalau kita tetap optimis dan berusaha, menjadi kekuatan ekonomi Dunia bukan merupakan mimpi yang sulit direalisasikan. Fokuskan kebijakan kepada hal-hal yang mendukung hal tersebut.
Seperti mengurangi Inefisiensi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan, Kepastian Hukum, Pengendalian hutang dan sejumlah indikator Makro Ekonomi, dan jangan lupa terus mengedepankan kebijakan yang prudent (hati-hati). Ingat bila eropa saat ini menjadi “ladang” emas China, bukan karena Eropa yang tidak siap, namun karena Eropa kurang hati-hati dalam menjalankan kebijakan ekonominya termasuk kebijakan pengendalian Utang.
Monday, April 16, 2012
Tidak Selamanya Rakyat itu Benar
Medan Bisnis, 9 April 2012
Pada dasarnya manusia menolak perubahan, begitulah setidaknya yang ditulis Rhenald Kasali dalam bukunya. Pada dasarnya manusia memiliki kecendrungan yang sama yakni sulit untuk melakukan perubahan terlebih bila perubahan itu dinilai tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri atau berujung pada ketidakpastian. Sebenarnya, sikap yang menjadi dasar perilaku manusia tersebut merupakan masalah yang sangat besar bagi kelangsungan hidup kita bersama.
Dalam beberapa tahun terakhir, krisis di Eropa menjadi topik hangat yang belum habis-habisnya dan menguras biaya, tenaga serta aspek-aspek sosial. Krisis keuangan yang terjadi membuat masyarakat di belahan Negara eropa tersebut memberikan sejumlah tuntutan seperti ketersediaan lapangan kerja, kesejahteraan atau pemerintah dinilai bersalah karena semakin banyaknya kemiskinan yang merajalela.
Aksi demonstrasi anarkis, kejahatan sosial, serta bentuk ketidakpuasan masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak tersedianya lapangan kerja memicu ketidakstabilan nasional. Hal tersebut dengan sendirinya membawa pemerintah yang berkuasa bagaikan tidak memiliki nilai karena dinilai telah gagal mengemban amanah rakyat.
Pemerintahpun berupaya agar masalah krisis keuangan yang mendera banyak masyarakatnya dalam jurang kemiskinan melakukan semua daya dan upaya untuk mengatasinya. Namun, upaya tersebut justru ditentang oleh masyarakatnya sendiri yang jelas-jelas mereka sedang diupayakan agar diselamatkan dari krisis. Seperti yang terlihat sekarang ini adalah politik penghematan anggaran.
Sejumlah Negara di Eropa meminta bantuan kepada Negara lain agar bisa keluar dari jeratan krisis. Namun, Negara lain meminta agar Negara tersebut melakukan sejumlah penghematan agar terciptanya sebuah kepercayaan dari pihak kreditor. Namun, masyarakatnya justru menolak penghematan anggaran karena akan mem-PHK sejumlah pegawai negeri. Hal tersebut ditentang secara habis-habisan dan bila perlu turun ke jalan atau melakukan “balas dendam” dalam bentuk kejahatan sosial – kriminal.
Mereka menuntut agar krisis diselesaikan dengan segera, bila perlu semudah membalikkan telapak tangan. Padahal krisis tersebut bisa diatasi dengan segera bila semua masyarakat eropa memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahnya sendiri.
Penghematan anggaran memang pahit karena memakan korban (PHK). Namun, bila itu semua terlaksana dan masyarakatnya menerima, maka pihak kreditor dengan senang hati memberikan pinjaman yang dapat digunakan untuk pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tercipta yang nantinya kembali menciptakan lapangan kerja.
Sifat dasar manusia tersebut berlaku disemua Negara tanpa kecuali Indonesia. Pemerintah yang terus berupaya menaikkan harga BBM beberapa waktu yang lalu harus kandas dengan gagasannya tersebut. Padahal ada rencana besar yang lebih menguntungkan bila gagasan menaikkan harga BBM tersebut terealisasi. Untuk menutupi defisit karena kenaikan harga minyak dunia maka pemerintah punya pilihan untuk menambah pinjaman (hutang).
Hutang tersebut digunakan untuk menutupui kekurangan anggaran akibat membengkaknya subsidi BBM. Sejauh ini, wacana harga minyak hanya mengacu pada kenaikan harga minyak dunia, jarang yang memasukan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi juga turut memicu konsumsi BBM yang terus meningkat. Nah hutang tersebut juga harus kita bayar bunganya atau imbal hasil bila kita menggunakan prinsip syariah. Siapa yang bayar, rakyat tentunya atau kita yang sejauh ini agak gerah bila harga BBM mau dinaikkan.
Hutang yang banyak akan memicu resiko ekonomi yang kian besar. Resiko tersebut nantinya akan berdampak pada suatu siklus ekonomi yang bisa memicu kita pada kodisi Default (gagal bayar). Masalah gagal bayar saat ini sedang dialami oleh sejumlah Negara eropa yang dilanda krisis. Sehingga berhutang bukanlah jalan baik bagi kita semua karena memiliki konsekunsi serius yang pastinya kita semua tidak mau terjebak didalamnya.
Bila kita masuk kedalam jurang krisis, nanti kita juga akan menyalahkan pemerintah karena dinilai gagal mengemban amanah rakyat dan tidak mampu membawa kesejahteraan kita semua. Meskipun pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan itu semua, namun bila kita sebagai stake holder tidak mampu mendukung program kesejahteraan itu sendiri, maka sebaiknya kita juga mengkoreksi diri.
Bila kita telaah baik-baik, baik masalah di Eropa dan di Indonesia saat ini, masyarakat atau rakyat yang memiliki kendali penting untuk menuntaskan masalah2 ekonomi tersebut. Namun, rakyat juga punya persepsi yang beragam dan sangat rentan terjebak dalam isu yang menyesatkan. Pemerintah juga dinilai tidak memiliki kredibilitas dengan semakin banyaknya masalah yang merusak citra dan moral pejabat pemangku kepentingan.
Pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah yang diciptakan oleh manusia, dan jalan keluar dari masalah tersebut selalu terpikirkan oleh manusia, dan karena motivasi serta tujuan manusia itu sendiri yang membuat jalannya semakin rumit.
Pada dasarnya manusia menolak perubahan, begitulah setidaknya yang ditulis Rhenald Kasali dalam bukunya. Pada dasarnya manusia memiliki kecendrungan yang sama yakni sulit untuk melakukan perubahan terlebih bila perubahan itu dinilai tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri atau berujung pada ketidakpastian. Sebenarnya, sikap yang menjadi dasar perilaku manusia tersebut merupakan masalah yang sangat besar bagi kelangsungan hidup kita bersama.
Dalam beberapa tahun terakhir, krisis di Eropa menjadi topik hangat yang belum habis-habisnya dan menguras biaya, tenaga serta aspek-aspek sosial. Krisis keuangan yang terjadi membuat masyarakat di belahan Negara eropa tersebut memberikan sejumlah tuntutan seperti ketersediaan lapangan kerja, kesejahteraan atau pemerintah dinilai bersalah karena semakin banyaknya kemiskinan yang merajalela.
Aksi demonstrasi anarkis, kejahatan sosial, serta bentuk ketidakpuasan masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak tersedianya lapangan kerja memicu ketidakstabilan nasional. Hal tersebut dengan sendirinya membawa pemerintah yang berkuasa bagaikan tidak memiliki nilai karena dinilai telah gagal mengemban amanah rakyat.
Pemerintahpun berupaya agar masalah krisis keuangan yang mendera banyak masyarakatnya dalam jurang kemiskinan melakukan semua daya dan upaya untuk mengatasinya. Namun, upaya tersebut justru ditentang oleh masyarakatnya sendiri yang jelas-jelas mereka sedang diupayakan agar diselamatkan dari krisis. Seperti yang terlihat sekarang ini adalah politik penghematan anggaran.
Sejumlah Negara di Eropa meminta bantuan kepada Negara lain agar bisa keluar dari jeratan krisis. Namun, Negara lain meminta agar Negara tersebut melakukan sejumlah penghematan agar terciptanya sebuah kepercayaan dari pihak kreditor. Namun, masyarakatnya justru menolak penghematan anggaran karena akan mem-PHK sejumlah pegawai negeri. Hal tersebut ditentang secara habis-habisan dan bila perlu turun ke jalan atau melakukan “balas dendam” dalam bentuk kejahatan sosial – kriminal.
Mereka menuntut agar krisis diselesaikan dengan segera, bila perlu semudah membalikkan telapak tangan. Padahal krisis tersebut bisa diatasi dengan segera bila semua masyarakat eropa memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahnya sendiri.
Penghematan anggaran memang pahit karena memakan korban (PHK). Namun, bila itu semua terlaksana dan masyarakatnya menerima, maka pihak kreditor dengan senang hati memberikan pinjaman yang dapat digunakan untuk pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tercipta yang nantinya kembali menciptakan lapangan kerja.
Sifat dasar manusia tersebut berlaku disemua Negara tanpa kecuali Indonesia. Pemerintah yang terus berupaya menaikkan harga BBM beberapa waktu yang lalu harus kandas dengan gagasannya tersebut. Padahal ada rencana besar yang lebih menguntungkan bila gagasan menaikkan harga BBM tersebut terealisasi. Untuk menutupi defisit karena kenaikan harga minyak dunia maka pemerintah punya pilihan untuk menambah pinjaman (hutang).
Hutang tersebut digunakan untuk menutupui kekurangan anggaran akibat membengkaknya subsidi BBM. Sejauh ini, wacana harga minyak hanya mengacu pada kenaikan harga minyak dunia, jarang yang memasukan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi juga turut memicu konsumsi BBM yang terus meningkat. Nah hutang tersebut juga harus kita bayar bunganya atau imbal hasil bila kita menggunakan prinsip syariah. Siapa yang bayar, rakyat tentunya atau kita yang sejauh ini agak gerah bila harga BBM mau dinaikkan.
Hutang yang banyak akan memicu resiko ekonomi yang kian besar. Resiko tersebut nantinya akan berdampak pada suatu siklus ekonomi yang bisa memicu kita pada kodisi Default (gagal bayar). Masalah gagal bayar saat ini sedang dialami oleh sejumlah Negara eropa yang dilanda krisis. Sehingga berhutang bukanlah jalan baik bagi kita semua karena memiliki konsekunsi serius yang pastinya kita semua tidak mau terjebak didalamnya.
Bila kita masuk kedalam jurang krisis, nanti kita juga akan menyalahkan pemerintah karena dinilai gagal mengemban amanah rakyat dan tidak mampu membawa kesejahteraan kita semua. Meskipun pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan itu semua, namun bila kita sebagai stake holder tidak mampu mendukung program kesejahteraan itu sendiri, maka sebaiknya kita juga mengkoreksi diri.
Bila kita telaah baik-baik, baik masalah di Eropa dan di Indonesia saat ini, masyarakat atau rakyat yang memiliki kendali penting untuk menuntaskan masalah2 ekonomi tersebut. Namun, rakyat juga punya persepsi yang beragam dan sangat rentan terjebak dalam isu yang menyesatkan. Pemerintah juga dinilai tidak memiliki kredibilitas dengan semakin banyaknya masalah yang merusak citra dan moral pejabat pemangku kepentingan.
Pada dasarnya masalah ekonomi adalah masalah yang diciptakan oleh manusia, dan jalan keluar dari masalah tersebut selalu terpikirkan oleh manusia, dan karena motivasi serta tujuan manusia itu sendiri yang membuat jalannya semakin rumit.
BBM Naik Sebuah Keharusan, BBM Turun menjadi Keniscayaan
Medan Bisnis, 2 April 2012
Per tanggal 1 april kemarin harga BBM tidak jadi dinaikkan. Namun, keputusan sidang terseut justru memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, hasil voting DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Ini berarti pemerintah diberi kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan amanah konstitusi. Hal ini berarti, harga BBM nantinya akan mengacu pada mekanisme pasar. Walaupun bukan berarti harga BBM nantinya akan cepat mengalami perubahan, setidaknya dalam satu tahun akan ada perubahan harga BBM mengacu pada harga minyak mentah dunia.
Sehingga, aksi demonstrasi secara besar-besaran menjelang keputusan rapat paripurna yang lalu, bisa dipastikan nyaris sia-sia. Karena suara untuk tidak manaikkan harga BBM jelas tidak terakomodasi dalam jangka panjang. Harga BBM tidak naik sepertinya hanya akan berlaku saat ini saja. Dan peluang harga BBM berubah di masa yang akan datang justru terbuka sangat lebar.
Selain itu, bangsa ini telah membayar mahal sejak wacana kenaikan harga BBM digulirkan. Harga-harga kebutuhan masyarakat sehari-hari sudah mengalami kenaikan padahal harga BBM justru tidak berubah. Masyarakat kita telah dirugikan oleh wacana tersebut, Karena ada yang memanfaatkan untuk melakukan spekulasi terhadap harga-harga barang. Ujung-ujungnya inflasi telah merangkak naik.
Dengan ketetapan tersebut sebenarnya kita turut diuntungkan, bila harga minyak mentah dunia nantinya bergerak turun. Sehingga ada kemungkinan harga BBM di dalam negeri turut menyesuaikan penurunannya. Namun, satu hal yang harus kita pahami bahwa dalam jangka panjang harga minyak mentah dunia akan terus mengalami kenaikan. Sulit untuk mengharapkan bahwa harga minyak mentah dunia mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di bumi serta keterbatasan produksi minyak dari masa ke masa.
Bila kita memproyeksikan harga minyak dalam kurun waktu 6 bulan mendatang. Maka besar kemungkinan harga BBM tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut bila mengacu pada analisa minyak secara teknikal. Berdasarkan sumber dari http://www.forecasts.org/oil.htm, harga minyak dunia akan mengalami titik tertingginya di level $110/barel dan akan mengalami penurunan di bulan april mendatang.
Namun, itu masih merupakan analisa teknikal, dan bisa dikatakan mengabaikan faktor-faktor fundamental seperti ketegangan antara Iran – Israel dan AS, potensi meningkatnya permintaan minyak akibat tingginya pertumbuhan ekonomi maupun hal-hal lain yang kerap memicu harga minyak naik seperti perubahan cuaca maupun bencana alam. Sehingga harga BBM naik nantinya menjadi sebuah keharusan, dan harga BBM turun menjadi sebuah keniscayaan.
Pemerintah nantinya akan leluasa melakukan penyesuaian harga minyak, karena ungdang-undang yang baru sangat mendukungnya. Pemerintah RI kedepan baik incumbent ataupun pemerintahan baru nantinya juga sangat diuntungkan dengan penambahan pasal tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah substitusi ke sumber energy baru. Undang-undang kita yang baru jelas tidak mengakomodir hal tersebut, karena kenaikan harga BBM justru menyesuaikan. Bukan diganti ke energy yang baru bila harga minyak mentah naik nantinya.
Akan tetapi ini semacam faktor psikologis, dimana bila harga minyak mentah nantinya mengalami kenaikan, maka secara otomatis sumber energy baru nantinya akan menggantikan. Secara politis pemerintah kita sudah berada diposisi yang diuntungkan, oposisi juga sama selain mendapatkan nama, bila oposisi nantinya berkuasa kecil kemungkinan penambahan pasal tersebut akan diganti. MK (mahkamah konstitusi) menjadi benteng terkahir bila mengharapkan BBM murah dalam jangka panjang.
Per tanggal 1 april kemarin harga BBM tidak jadi dinaikkan. Namun, keputusan sidang terseut justru memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, hasil voting DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Ini berarti pemerintah diberi kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan amanah konstitusi. Hal ini berarti, harga BBM nantinya akan mengacu pada mekanisme pasar. Walaupun bukan berarti harga BBM nantinya akan cepat mengalami perubahan, setidaknya dalam satu tahun akan ada perubahan harga BBM mengacu pada harga minyak mentah dunia.
Sehingga, aksi demonstrasi secara besar-besaran menjelang keputusan rapat paripurna yang lalu, bisa dipastikan nyaris sia-sia. Karena suara untuk tidak manaikkan harga BBM jelas tidak terakomodasi dalam jangka panjang. Harga BBM tidak naik sepertinya hanya akan berlaku saat ini saja. Dan peluang harga BBM berubah di masa yang akan datang justru terbuka sangat lebar.
Selain itu, bangsa ini telah membayar mahal sejak wacana kenaikan harga BBM digulirkan. Harga-harga kebutuhan masyarakat sehari-hari sudah mengalami kenaikan padahal harga BBM justru tidak berubah. Masyarakat kita telah dirugikan oleh wacana tersebut, Karena ada yang memanfaatkan untuk melakukan spekulasi terhadap harga-harga barang. Ujung-ujungnya inflasi telah merangkak naik.
Dengan ketetapan tersebut sebenarnya kita turut diuntungkan, bila harga minyak mentah dunia nantinya bergerak turun. Sehingga ada kemungkinan harga BBM di dalam negeri turut menyesuaikan penurunannya. Namun, satu hal yang harus kita pahami bahwa dalam jangka panjang harga minyak mentah dunia akan terus mengalami kenaikan. Sulit untuk mengharapkan bahwa harga minyak mentah dunia mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di bumi serta keterbatasan produksi minyak dari masa ke masa.
Bila kita memproyeksikan harga minyak dalam kurun waktu 6 bulan mendatang. Maka besar kemungkinan harga BBM tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut bila mengacu pada analisa minyak secara teknikal. Berdasarkan sumber dari http://www.forecasts.org/oil.htm, harga minyak dunia akan mengalami titik tertingginya di level $110/barel dan akan mengalami penurunan di bulan april mendatang.
Namun, itu masih merupakan analisa teknikal, dan bisa dikatakan mengabaikan faktor-faktor fundamental seperti ketegangan antara Iran – Israel dan AS, potensi meningkatnya permintaan minyak akibat tingginya pertumbuhan ekonomi maupun hal-hal lain yang kerap memicu harga minyak naik seperti perubahan cuaca maupun bencana alam. Sehingga harga BBM naik nantinya menjadi sebuah keharusan, dan harga BBM turun menjadi sebuah keniscayaan.
Pemerintah nantinya akan leluasa melakukan penyesuaian harga minyak, karena ungdang-undang yang baru sangat mendukungnya. Pemerintah RI kedepan baik incumbent ataupun pemerintahan baru nantinya juga sangat diuntungkan dengan penambahan pasal tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah substitusi ke sumber energy baru. Undang-undang kita yang baru jelas tidak mengakomodir hal tersebut, karena kenaikan harga BBM justru menyesuaikan. Bukan diganti ke energy yang baru bila harga minyak mentah naik nantinya.
Akan tetapi ini semacam faktor psikologis, dimana bila harga minyak mentah nantinya mengalami kenaikan, maka secara otomatis sumber energy baru nantinya akan menggantikan. Secara politis pemerintah kita sudah berada diposisi yang diuntungkan, oposisi juga sama selain mendapatkan nama, bila oposisi nantinya berkuasa kecil kemungkinan penambahan pasal tersebut akan diganti. MK (mahkamah konstitusi) menjadi benteng terkahir bila mengharapkan BBM murah dalam jangka panjang.
Monday, March 26, 2012
Hedging Mengatasi Masalah Harga BBM?
Medan Bisnis, 26 Maret 2012
Pemerintah masih disibukan akan serangkaian formulasi kebijakan serta menentukan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan BBM yang sarat dengan muatan politis tersebut. Dari sekian banyak opsi yang ditawarkan oleh pihak oposisi - entah itu berjuang demi rakyat atau untuk kepentingan politis semata – maupun yang dikemukakan oleh pemerintah, muncul sebuah gagasan yaitu dengan melakukan hedging (lindung nilai) dalam pembelian BBM impor.
Pada dasarnya, istilah hedging atau lindung nilai lebih dikenal dalam transaksi keuangan yang dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan. Yang selanjutnya hedging ini juga dikenal pada transaksi perdagangan komoditas seperti Minyak, Karet, Kapas maupun komoditas lainnya. Transaksi hedging ini terus berkembang dan saat ini banyak pelakunya, baik untuk tujuan lindung nilai maupun spekulasi.
Bila pemerintah benar-benar mengambil opsi tersebut untuk mengamankan harga BBM dari fluktuasi harga minyak mentah dunia. Pemerintah tentunya sadar betul bahwa tindakan tersebut memiliki dua buah sisi yang biasa disebut dengan resiko. Karena transaksi hedging merupakan salah satu instrumen yang memiliki resiko tinggi.
Misalkan pada hari ini, harga minyak mentah dunia berada di level $105/barel. Selanjutnya pemerintah melakukan hedging dengan membeli minyak untuk pengiriman 3 bulan mendatang di harga $115/Barel (ini contoh). Maka sebenarnya pemerintah telah melakukan pembelian minyak untuk 3 bulan mendatang dengan harga $115/barel, namun harga $115 ditetapkan pada hari ini dan berlaku untuk masa pengiriman 3 bulan mendatang.
Bila selama 3 bulan kemudian harga minyak dunia berada di kisaran harga rata-rata $150/barel. Maka pemerintah merasa diuntungkan karena telah membeli di harga $115/barel dan tidak perlu membayar di harga $150/barel. Bayangkan berapa banyak devisa yang bisa kita hemat. Dan kita tentunya sangat diuntungkan dari model pembelian tersebut.
Namun, kondisi tersebut tentunya tidak selamanya menguntungkan. Bayangkan bila ternyata dalam kurun waktu 3 Bulan mendatang harga minyak dunia justru berbalik turun ke $95/Barel. Maka kita tetap membayar minyak di harga $115/barel walaupun harga minyak yang berlaku dipasar jauh lebih murah dari yang kita beli sebelumnya.
Tentunya kita juga menghitung berapa banyak devisa kita yang terkuras secara sia-sia.
Begitulah cara menentukan hedging minyak tersebut. Apakah itu termasuk dalam judi?, jawabannya tidak. Karena disaat kita menentukan kapan kita mau membeli minyak tersebut maka kita harus bisa memprediksikan dengan tepat berapa kemungkinan harga minyak yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dibutuhkan ilmu serta ketrampilan dalam melakukan pembelian minyak tersebut.
Hanya saja, banyak faktor yang tidak terduga yang sulit diprediksikan bahkan tidak mungkin. Misal faktor alam maupun politik. Sebagai contoh : Pemerintah melakukan pembelian harga minyak tersebut pada hari ini, dimana kondisi politik di dunia sangat kondusif. Karena terjadinya suatu hal Iran bersiteru (perang) dengan Amerika Serikat yang mengakibatkan harga minyak dunia beranjak naik. Tentu pemerintah tidak akan pusing dengan terjadinya perang tersebut, karena pemerintah memiliki kontrak pembelian minyak di awal meskipun minyak tersebut naik.
Contoh yang lain. Harga minyak dunia telah beranjak naik dan diposisi $200/barel saat ini. Pemerintah menilai harga tersebut sudah kemahalan sehingga kedepan harga minyak dunia berpotensi turun. Sehingga pemerintah tidak melakukan pembelian minyak. Namun, tiba-tiba terjadi bencana alam yang dahsyat yang membuat harga minyak dunia melambung tinggi melebihi $200/barel. Maka sebagai konsekuensinya pemerintah harus membeli diatas $200/barel untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.
Itulah sejumlah faktor resiko yang perlu dikelola. Akan tetapi pemerintah kita kan bukan spekulan minyak!! Pemerintah membeli untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sebaiknya pemerintah melakukan batasan harga wajar minyak yang bisa dibeli dan sesuai dengan asumsi APBN. Misal batasan harga minyak paling mahal yang bisa dibeli adalah $120/Barel.
Maka pemerintah dapat membeli minyak paling mahal di harga tersebut dan tidak dibenarkan melakukan transaksi hedging bila harga minyaknya diatas $120/barel. Namun, pemerintah harus legowo bila setelah dilakukan hedging harga minyak turun, dan terus mengembangkan kemampuan analisanya meskipun harga minyak naik. Yang pasti harga minyak akan terus bergerak naik, bagi yang berdemon silakan, berdemonstrasilah yang santun.
Pemerintah masih disibukan akan serangkaian formulasi kebijakan serta menentukan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan BBM yang sarat dengan muatan politis tersebut. Dari sekian banyak opsi yang ditawarkan oleh pihak oposisi - entah itu berjuang demi rakyat atau untuk kepentingan politis semata – maupun yang dikemukakan oleh pemerintah, muncul sebuah gagasan yaitu dengan melakukan hedging (lindung nilai) dalam pembelian BBM impor.
Pada dasarnya, istilah hedging atau lindung nilai lebih dikenal dalam transaksi keuangan yang dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan. Yang selanjutnya hedging ini juga dikenal pada transaksi perdagangan komoditas seperti Minyak, Karet, Kapas maupun komoditas lainnya. Transaksi hedging ini terus berkembang dan saat ini banyak pelakunya, baik untuk tujuan lindung nilai maupun spekulasi.
Bila pemerintah benar-benar mengambil opsi tersebut untuk mengamankan harga BBM dari fluktuasi harga minyak mentah dunia. Pemerintah tentunya sadar betul bahwa tindakan tersebut memiliki dua buah sisi yang biasa disebut dengan resiko. Karena transaksi hedging merupakan salah satu instrumen yang memiliki resiko tinggi.
Misalkan pada hari ini, harga minyak mentah dunia berada di level $105/barel. Selanjutnya pemerintah melakukan hedging dengan membeli minyak untuk pengiriman 3 bulan mendatang di harga $115/Barel (ini contoh). Maka sebenarnya pemerintah telah melakukan pembelian minyak untuk 3 bulan mendatang dengan harga $115/barel, namun harga $115 ditetapkan pada hari ini dan berlaku untuk masa pengiriman 3 bulan mendatang.
Bila selama 3 bulan kemudian harga minyak dunia berada di kisaran harga rata-rata $150/barel. Maka pemerintah merasa diuntungkan karena telah membeli di harga $115/barel dan tidak perlu membayar di harga $150/barel. Bayangkan berapa banyak devisa yang bisa kita hemat. Dan kita tentunya sangat diuntungkan dari model pembelian tersebut.
Namun, kondisi tersebut tentunya tidak selamanya menguntungkan. Bayangkan bila ternyata dalam kurun waktu 3 Bulan mendatang harga minyak dunia justru berbalik turun ke $95/Barel. Maka kita tetap membayar minyak di harga $115/barel walaupun harga minyak yang berlaku dipasar jauh lebih murah dari yang kita beli sebelumnya.
Tentunya kita juga menghitung berapa banyak devisa kita yang terkuras secara sia-sia.
Begitulah cara menentukan hedging minyak tersebut. Apakah itu termasuk dalam judi?, jawabannya tidak. Karena disaat kita menentukan kapan kita mau membeli minyak tersebut maka kita harus bisa memprediksikan dengan tepat berapa kemungkinan harga minyak yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dibutuhkan ilmu serta ketrampilan dalam melakukan pembelian minyak tersebut.
Hanya saja, banyak faktor yang tidak terduga yang sulit diprediksikan bahkan tidak mungkin. Misal faktor alam maupun politik. Sebagai contoh : Pemerintah melakukan pembelian harga minyak tersebut pada hari ini, dimana kondisi politik di dunia sangat kondusif. Karena terjadinya suatu hal Iran bersiteru (perang) dengan Amerika Serikat yang mengakibatkan harga minyak dunia beranjak naik. Tentu pemerintah tidak akan pusing dengan terjadinya perang tersebut, karena pemerintah memiliki kontrak pembelian minyak di awal meskipun minyak tersebut naik.
Contoh yang lain. Harga minyak dunia telah beranjak naik dan diposisi $200/barel saat ini. Pemerintah menilai harga tersebut sudah kemahalan sehingga kedepan harga minyak dunia berpotensi turun. Sehingga pemerintah tidak melakukan pembelian minyak. Namun, tiba-tiba terjadi bencana alam yang dahsyat yang membuat harga minyak dunia melambung tinggi melebihi $200/barel. Maka sebagai konsekuensinya pemerintah harus membeli diatas $200/barel untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri.
Itulah sejumlah faktor resiko yang perlu dikelola. Akan tetapi pemerintah kita kan bukan spekulan minyak!! Pemerintah membeli untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sebaiknya pemerintah melakukan batasan harga wajar minyak yang bisa dibeli dan sesuai dengan asumsi APBN. Misal batasan harga minyak paling mahal yang bisa dibeli adalah $120/Barel.
Maka pemerintah dapat membeli minyak paling mahal di harga tersebut dan tidak dibenarkan melakukan transaksi hedging bila harga minyaknya diatas $120/barel. Namun, pemerintah harus legowo bila setelah dilakukan hedging harga minyak turun, dan terus mengembangkan kemampuan analisanya meskipun harga minyak naik. Yang pasti harga minyak akan terus bergerak naik, bagi yang berdemon silakan, berdemonstrasilah yang santun.
BBM Naik Bukan Berarti Pemerintah Berhemat
Medan Bisnis, 19 Maret 2012
Dengan alasan untuk menutupi defisit, benarkah langkah pemerintah menaikkan harga minyak?. Tepatkah langkah pemerintah menaikan harga minyak sebesar Rp. 1.500,-?, Adakah jaminan bahwa harga minyak kedepan nantinya tidak akan naik?. Kita akan menjawab sejumlah pertanyaan tersebut dalam artikel kali ini.
Demi mengurangi beban subsidi yang kian membesar, pemerintah bersikap dengan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kenaikan tersebut di tentang oleh sebagian masyarakat walaupun tidak sedikit juga yang setuju agar BBM dinaikkan. Ada begitu banyak alasan kenapa BBM harus naik saat ini. Salah satunya adalah ketidakpastian geopolitik yang sedang terjadi di Iran.
Rencana invasi AS dan Israel ke Iran yang urung dilaksanakan setidaknya memberikan angin segar bagi kestabilan harga komoditas khususnya minyak. Namun, sayangnya invasi itu justru diganti dengan melakukan isolasi terhadap Iran, yaitu dengan tidak membeli minyak yang diproduksi oleh Iran. Keputusan tersebut membuat harga minyak dunia merangkak naik dan relatif stabil dikisaran $110/barel.
Minyak telah naik sekitar 7% sejak awal tahun 2012 ini, kenaikan tersebut mendorong pemerintah untuk lebih realistis agar defisit akibat beban subsidi di minimalisir. Bila BBM tidak dinaikkan maka menurut hitungan pemerintah, defisit APBN akan naik menjadi sebesar 3.6% dari PDB (produk domestik bruto). Jelas hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Kalau dilihat dari sisi penghematan sebenarnya pemerintah tidak melakukan penghematan apapun. Pemerintah menaikkan BBM di saat harga minyak dunia telah naik tajam. Kebijakan pemerintah bersifat reaktif. Dan bila dikaji lebih dalam kenaikan BBM tersebut hanya merupakan bentuk penyelamatan saja, dan bukan tengah melakukan penghematan anggaran. Dan saya menilai kenaikan harga BBM tersebut tepat dilakukan saat ini.
Bila dikaitkan dengan kenaikan harga sebesar Rp. 1.500,-, maka kenaikan tersebut relatif sangat kecil. Negara yang melakukan subsidi minyak di dunia ini hanyalah negara yang memproduksi minyaknya secara mandiri. Indonesia bukanlah negara yang mampu menghasilkan minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri, karena sebagian harus diimpor.
Besaran kenaikan tersebut tidak membuat harga BBM kita setara harganya dengan harga BBM di kawasan ASEAN. Harga BBM kita nantinya setelah kenaikan harga masih lebih murah (bandingkan dengan Singapura dimana harga BBMnya dikisaran Rp. 15.000/liter), sehingga rawan akan penyeludupan. Namun, besaran kenaikan tersebut sangat bergantung dari asumsi penguasa (pemerintah) di masa sekarang. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, bisa bersifat politis atau memang benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Dari masa ke masa, dari satu presiden ke presiden lainnya, hanya Presiden B.J. Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Entah karena masa jabatannya terlalu pendek atau harga minyak dunia yang relatif stabil (murah). Namun, satu hal yang pasti, pemerintah kita tidak akan mampu menghindar dari ancaman kenaikan harga minyak dunia ditengah ketidakmampuan kita mencari jalan keluar maupun mencari sumber enerji alternatif.
Bayangkan, di saat Eropa dan Amerika tengah dilanda krisis serta ekonomi di negara berkembang yang tidak mampu melanjutkan tren pertumbuhan yang signifikan, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Meskipun diperburuk dengan gejolak politik di timur tengah. Namun, pikirkanlah apa yang akan terjadi bila nantinya ekonomi di belahan negara Eropa dan Amerika kembali pulih. Satu hal yang pasti, membaiknya perekonomian suatu negara selalu diiringi dengan peningkatan permintaan akan minyak.
Harga minyak akan terus membentuk tren naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Bumi dan kebutuhan akan minyak yang harus dipenuhi. Sehingga bila ada janji-janji pemerintah maupun partai politik bahwa mereka tidak akan menaikkan harga minyak. Percayalah hanya faktor keberuntungan yang akan mengabulkan janji mereka tersebut.
Yang kita harapkan adalah kenaikan harga BBM di saat ini semestinya memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Walaupun sebenarnya kenaikan BBM saat ini lebih merupakan penghematan anggaran agar beban subsidi tidak membengkak, bukan merupakan sebuah gebrakan untuk mengurai kemiskinan diantara kita.
Dengan alasan untuk menutupi defisit, benarkah langkah pemerintah menaikkan harga minyak?. Tepatkah langkah pemerintah menaikan harga minyak sebesar Rp. 1.500,-?, Adakah jaminan bahwa harga minyak kedepan nantinya tidak akan naik?. Kita akan menjawab sejumlah pertanyaan tersebut dalam artikel kali ini.
Demi mengurangi beban subsidi yang kian membesar, pemerintah bersikap dengan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kenaikan tersebut di tentang oleh sebagian masyarakat walaupun tidak sedikit juga yang setuju agar BBM dinaikkan. Ada begitu banyak alasan kenapa BBM harus naik saat ini. Salah satunya adalah ketidakpastian geopolitik yang sedang terjadi di Iran.
Rencana invasi AS dan Israel ke Iran yang urung dilaksanakan setidaknya memberikan angin segar bagi kestabilan harga komoditas khususnya minyak. Namun, sayangnya invasi itu justru diganti dengan melakukan isolasi terhadap Iran, yaitu dengan tidak membeli minyak yang diproduksi oleh Iran. Keputusan tersebut membuat harga minyak dunia merangkak naik dan relatif stabil dikisaran $110/barel.
Minyak telah naik sekitar 7% sejak awal tahun 2012 ini, kenaikan tersebut mendorong pemerintah untuk lebih realistis agar defisit akibat beban subsidi di minimalisir. Bila BBM tidak dinaikkan maka menurut hitungan pemerintah, defisit APBN akan naik menjadi sebesar 3.6% dari PDB (produk domestik bruto). Jelas hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Kalau dilihat dari sisi penghematan sebenarnya pemerintah tidak melakukan penghematan apapun. Pemerintah menaikkan BBM di saat harga minyak dunia telah naik tajam. Kebijakan pemerintah bersifat reaktif. Dan bila dikaji lebih dalam kenaikan BBM tersebut hanya merupakan bentuk penyelamatan saja, dan bukan tengah melakukan penghematan anggaran. Dan saya menilai kenaikan harga BBM tersebut tepat dilakukan saat ini.
Bila dikaitkan dengan kenaikan harga sebesar Rp. 1.500,-, maka kenaikan tersebut relatif sangat kecil. Negara yang melakukan subsidi minyak di dunia ini hanyalah negara yang memproduksi minyaknya secara mandiri. Indonesia bukanlah negara yang mampu menghasilkan minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri, karena sebagian harus diimpor.
Besaran kenaikan tersebut tidak membuat harga BBM kita setara harganya dengan harga BBM di kawasan ASEAN. Harga BBM kita nantinya setelah kenaikan harga masih lebih murah (bandingkan dengan Singapura dimana harga BBMnya dikisaran Rp. 15.000/liter), sehingga rawan akan penyeludupan. Namun, besaran kenaikan tersebut sangat bergantung dari asumsi penguasa (pemerintah) di masa sekarang. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, bisa bersifat politis atau memang benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Dari masa ke masa, dari satu presiden ke presiden lainnya, hanya Presiden B.J. Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Entah karena masa jabatannya terlalu pendek atau harga minyak dunia yang relatif stabil (murah). Namun, satu hal yang pasti, pemerintah kita tidak akan mampu menghindar dari ancaman kenaikan harga minyak dunia ditengah ketidakmampuan kita mencari jalan keluar maupun mencari sumber enerji alternatif.
Bayangkan, di saat Eropa dan Amerika tengah dilanda krisis serta ekonomi di negara berkembang yang tidak mampu melanjutkan tren pertumbuhan yang signifikan, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Meskipun diperburuk dengan gejolak politik di timur tengah. Namun, pikirkanlah apa yang akan terjadi bila nantinya ekonomi di belahan negara Eropa dan Amerika kembali pulih. Satu hal yang pasti, membaiknya perekonomian suatu negara selalu diiringi dengan peningkatan permintaan akan minyak.
Harga minyak akan terus membentuk tren naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Bumi dan kebutuhan akan minyak yang harus dipenuhi. Sehingga bila ada janji-janji pemerintah maupun partai politik bahwa mereka tidak akan menaikkan harga minyak. Percayalah hanya faktor keberuntungan yang akan mengabulkan janji mereka tersebut.
Yang kita harapkan adalah kenaikan harga BBM di saat ini semestinya memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Walaupun sebenarnya kenaikan BBM saat ini lebih merupakan penghematan anggaran agar beban subsidi tidak membengkak, bukan merupakan sebuah gebrakan untuk mengurai kemiskinan diantara kita.
Tetap Bersikap Baik Meskipun Harga Minyak Naik
Medan Bisnis, 12 Maret 2012
Kebingungan mungkin itu yang sedang dialami pemerintah kita sebelum menaikkan harga BBM di dalam negeri. Keputusan tersebut memang bukan merupakan keputusan yang mudah diambil dan disetujui oleh semua kalangan masyarakat. Rencana kenaikan harga BBM ini juga menuai kritik bahkan dari partai yang masuk koalisi pemerintahan sekalipun. Konon katanya partai yang berseberangan (oposisi), sudah pasti memanfaatkan kesempatan ini sebagai wahana untuk menyudutkan pemerintah dengan beragam tujuan dan tentunya sarat bermuatan politis.
Apa memang benar pemerintah itu takut untuk menaikan harga minyak?, jawaban pastinya adalah Iya. Kenaikan harga minyak yang tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang mumpuni tentunya sangat membebani masyarakat golongan miskin. Kalau pemerintah dikatakan tidak berpihak kepada rakyatnya, rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi memang saat ini Pemerintah harus benar-benar realistis sebelum masuk kedalam jurang resesi seperti tahun 1997-1998 silam.
Pemerintah bisa saja menaikan jumlah hutangnya guna menambal defisit karena kenaikan harga minyak dunia. Lho apa hubungannya harga minyak dunia dengan harga BBM di dalam negeri?. Perlu kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional pemerintah harus juga mengimpor karena keterbatasan kemampuan negeri kita dalam memproduksi minyak.
Sehingga bila harga minyak dunia naik, maka harga BBM di dalam negeri harusnya menyesuaikan. Sehingga alternatif dengan meminjam (hutang) bukan menyelesaikan masalah. Karena bunga hutang tersebut nantinya harus dibayar dan dianggarkan di APBN yang ujung-ujungnya membebani masyarakat. Kalau hutangnya makin menumpuk maka peluang untuk mengikuti jejak negara Eropa yang sedang dilanda krisis terbuka lebar.
Walaupun sesaat terlihat bahwa dengan berhutang masyarakat sepertinya tidak akan dirugikan karena tidak menanggung beban secara langsung. Namun, yakinilah jika pemerintah berfokus pada berhutang dari pada menaikan harga BBM maka sebenarnya kita tengah menggali lubang untuk mengubur kita semua.
Resistensi dalam bentuk aksi demonstrasi akan menjadi pemandangan yang akan sering terlihat dalam beberapa waktu kedepan nantinya. Bentuk ketidak puasan masyarakat tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM turut di cederai oleh terungkapnya sejumlah korupsi besar yang sangat tidak berprikemanusiaan. Sehingga realita yang terjadi adalah masyarakat dihadapkan dengan kesulitan seiring tingginya beban hidup, sementara disisi lain ada tontonan dari segelintir orang yang menikmati uang secara tidak halal (korupsi) namun hidup bergelimangan harta.
Ini sebuah Ironi kehidupan. Mayarakat kecil seperti tidak berdaya menghadapi ketidakadilan ini dan terkadang muncul jalan pintas untuk melakukan “balasan”. Namun balasan seperti apa?, apapun yang bisa dilakukan. Mulai dengan cara mengkritik pemerintah hingga menggunakan ketidakadilan ini dengan cara-cara yang tidak lazim dan menentang hukum. Cara yang terakhir tersebut biasa disebut dengan gejolak sosial dari masyarakat akibat besarnya tekanan hidup.
Tingginya angka kriminalitas merupakan salah satu tolak ukur. Kriminalitas memiliki banyak rupa seperti pencurian, perampokan, penjarahan, pembunuhan dan apapun bentuk ekspresi akibat frustasi dalam menjalani sulitnya kehidupan. Lho kok bisa? Gampang lha karena ga bisa korupsi. Orang-orang besar yang korupsi itu sama atau bahkan lebih buruk dari kita (pelaku kriminal).
Seolah-olah sikap buruk dari penguasa yang korup menjadi tolak ukur untuk melegalkan tindakan kejahatan dari masyarakat pelaku kriminal. Apakah itu menyelesaikan masalah?, bagi pelaku kriminal itu tidak menyelesaikan masalah. Itu menambah masalah bagi si pelaku dan juga pemerintah. Bila jumlah pelaku tersebut banyak dan signifikan maka akan mengganggu keamanan nasional seperti tahun 1997-1998 silam. Sehingga, membalas dengan kejahatan serupa tidak menyelesaikan masalah.
Pemerintah punya jurus lain yakni menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Uang gratis yang diperuntukkan bagi kalangan miskin tersebut menjadi senjata pemerintah untuk menanggulangi kesulitan bagi golongan miskin. Ya walaupun seharusnya memberi pekerjaan lebih baik daripada uang, namun kita harus syukurin.
Setidaknya kita berpikir positif aja, berpikir bahwa menciptakan lapangan pekerjaan memang lebih sulit dari pada memberikan uang tunai untuk saat ini. Daripada memikirkan kenapa ya pemerintah ga bisa menciptakan lapangan kerja buat kita? Apa karena pemerintah tidak mampu? atau jangan-jangan karena pemerintah malas? Atau…?. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya akan membuat kita frustasi. Lebih baik tetap bersyukur, terus berkarya dan mencoba tetap berbahagia.
Kebingungan mungkin itu yang sedang dialami pemerintah kita sebelum menaikkan harga BBM di dalam negeri. Keputusan tersebut memang bukan merupakan keputusan yang mudah diambil dan disetujui oleh semua kalangan masyarakat. Rencana kenaikan harga BBM ini juga menuai kritik bahkan dari partai yang masuk koalisi pemerintahan sekalipun. Konon katanya partai yang berseberangan (oposisi), sudah pasti memanfaatkan kesempatan ini sebagai wahana untuk menyudutkan pemerintah dengan beragam tujuan dan tentunya sarat bermuatan politis.
Apa memang benar pemerintah itu takut untuk menaikan harga minyak?, jawaban pastinya adalah Iya. Kenaikan harga minyak yang tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang mumpuni tentunya sangat membebani masyarakat golongan miskin. Kalau pemerintah dikatakan tidak berpihak kepada rakyatnya, rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi memang saat ini Pemerintah harus benar-benar realistis sebelum masuk kedalam jurang resesi seperti tahun 1997-1998 silam.
Pemerintah bisa saja menaikan jumlah hutangnya guna menambal defisit karena kenaikan harga minyak dunia. Lho apa hubungannya harga minyak dunia dengan harga BBM di dalam negeri?. Perlu kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional pemerintah harus juga mengimpor karena keterbatasan kemampuan negeri kita dalam memproduksi minyak.
Sehingga bila harga minyak dunia naik, maka harga BBM di dalam negeri harusnya menyesuaikan. Sehingga alternatif dengan meminjam (hutang) bukan menyelesaikan masalah. Karena bunga hutang tersebut nantinya harus dibayar dan dianggarkan di APBN yang ujung-ujungnya membebani masyarakat. Kalau hutangnya makin menumpuk maka peluang untuk mengikuti jejak negara Eropa yang sedang dilanda krisis terbuka lebar.
Walaupun sesaat terlihat bahwa dengan berhutang masyarakat sepertinya tidak akan dirugikan karena tidak menanggung beban secara langsung. Namun, yakinilah jika pemerintah berfokus pada berhutang dari pada menaikan harga BBM maka sebenarnya kita tengah menggali lubang untuk mengubur kita semua.
Resistensi dalam bentuk aksi demonstrasi akan menjadi pemandangan yang akan sering terlihat dalam beberapa waktu kedepan nantinya. Bentuk ketidak puasan masyarakat tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM turut di cederai oleh terungkapnya sejumlah korupsi besar yang sangat tidak berprikemanusiaan. Sehingga realita yang terjadi adalah masyarakat dihadapkan dengan kesulitan seiring tingginya beban hidup, sementara disisi lain ada tontonan dari segelintir orang yang menikmati uang secara tidak halal (korupsi) namun hidup bergelimangan harta.
Ini sebuah Ironi kehidupan. Mayarakat kecil seperti tidak berdaya menghadapi ketidakadilan ini dan terkadang muncul jalan pintas untuk melakukan “balasan”. Namun balasan seperti apa?, apapun yang bisa dilakukan. Mulai dengan cara mengkritik pemerintah hingga menggunakan ketidakadilan ini dengan cara-cara yang tidak lazim dan menentang hukum. Cara yang terakhir tersebut biasa disebut dengan gejolak sosial dari masyarakat akibat besarnya tekanan hidup.
Tingginya angka kriminalitas merupakan salah satu tolak ukur. Kriminalitas memiliki banyak rupa seperti pencurian, perampokan, penjarahan, pembunuhan dan apapun bentuk ekspresi akibat frustasi dalam menjalani sulitnya kehidupan. Lho kok bisa? Gampang lha karena ga bisa korupsi. Orang-orang besar yang korupsi itu sama atau bahkan lebih buruk dari kita (pelaku kriminal).
Seolah-olah sikap buruk dari penguasa yang korup menjadi tolak ukur untuk melegalkan tindakan kejahatan dari masyarakat pelaku kriminal. Apakah itu menyelesaikan masalah?, bagi pelaku kriminal itu tidak menyelesaikan masalah. Itu menambah masalah bagi si pelaku dan juga pemerintah. Bila jumlah pelaku tersebut banyak dan signifikan maka akan mengganggu keamanan nasional seperti tahun 1997-1998 silam. Sehingga, membalas dengan kejahatan serupa tidak menyelesaikan masalah.
Pemerintah punya jurus lain yakni menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Uang gratis yang diperuntukkan bagi kalangan miskin tersebut menjadi senjata pemerintah untuk menanggulangi kesulitan bagi golongan miskin. Ya walaupun seharusnya memberi pekerjaan lebih baik daripada uang, namun kita harus syukurin.
Setidaknya kita berpikir positif aja, berpikir bahwa menciptakan lapangan pekerjaan memang lebih sulit dari pada memberikan uang tunai untuk saat ini. Daripada memikirkan kenapa ya pemerintah ga bisa menciptakan lapangan kerja buat kita? Apa karena pemerintah tidak mampu? atau jangan-jangan karena pemerintah malas? Atau…?. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya akan membuat kita frustasi. Lebih baik tetap bersyukur, terus berkarya dan mencoba tetap berbahagia.
Peran G-20 Dalam Menyelesaikan Krisis
Medan Bisnis, 5 Maret 2012
Tidak ada yang bisa berdiam diri dan mengabaikan krisis di Eropa karena secara sistemik dampaknya akan terasa hingga ke Negara lain. Walaupun Indonesia menjadi Negara yang dinilai tahan banting dari gejolak krisis yang terjadi saat ini, namun dampak dari krisis masih akan bisa dirasakan di negeri ini, walaupun tidak akan menyeret Indonesia ke dalam jurang resesi.
Isu krisis utang di Eropa juga masih mendominasi pertemuan kelompok G-20. Dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Sejauh ini sejumlah langkah yang diambil Eropa dalam menyelesaikan krisis belum membuahkan hasil yang optimal, Krisis masih berpotensi untuk menyebar dan siap menjadi ancaman bagi Negara lain.
Negara anggota G-20 diharapkan ikut serta dalam menanggulangi krisis yang terjadi di Eropa. Terkadang permasalahan internal dari Eropa seperti sikap Jerman yang tidak sepenuhnya mau bertanggung jawab terhadap penyelamatan beberapa Negara anggota Euro menunjukan buruknya kredibilitas Euro dalam menyelesaikan permasalahan Eropa.
Seperti dalam sikap sebelumnya, Jerman melalui kanselirnya sepertinya tidak begitu yakin atau sepenuh hati dalam membantu Yunani untuk mendapatkan dana talangan baru. Sehingga, komentar yang keluar dari kanselir Jerman selalu diartikan sebagai arah dari kebijakan Negara anggota Euro meskipun sebenarnya Jerman bukanlah ketua zona euro secara resmi. Namun, Jerman merupakan Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dari zona euro.
Memang efektifitas dana talangan yang diberikan ke Negara enggota Euro sejauh ini masih jauh dari harapan yang diharapkan. Sedari Awal, dana bantuan yang digelontorkan tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan Yunani. Dana bantuan habis begitu saja untuk memenuhi operasional pemerintahan dan tidak sampai untuk memulihkan ekonomi Yunani. Sehingga masih ada kemungkinan nantinya Yunani akan meminta bantuan lagi walaupun ada semacam reformasi fiskal di Yunani.
Tantangan selanjutnya buat Angela Merkel selaku kanselir Jerman adalah karir politiknya sendiri. Kebijakan membailout Yunani tentunya akan mendapatkan resistensi yang kuat dari negaranya sehingga kecil sekali kemungkinan Jerman akan bersikap lunak terhadap keputusan Negara anggota zona euro lainnya yang lebih memilih untuk memberikan dana talangan ke Yunani.
Sikap Jerman tersebut tentunya akan menjadi penilaian buruk bagi Negara yang tergabung dalam G-20 untuk membantu zona euro keluar dari krisis. Buntutnya adalah G-20 meminta Negara zona Euro agar lebih maksimal dalam menyelesaikan krisis. Kesetiakawanan sesama Negara zona Euro benar-benar diuji. Kemakmuran memang sangat indah bila dinikmati bersama-sama, namun masa sulit (krisis) akan menguji Negara mana yang akan tetap bersama atau memilih untuk lebih bersifat egois.
Padahal pada januari tahun 1999 silam, dengan visi dan misi serta besarnya peluang Negara yang masuk dalam zona Euro menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru sempat membuat banyak Negara di belahan dunia lain melakukan diversifikasi cadangan devisanya dengan menggunakan Euro selain mata uang US Dolar.
Kekuatan ekonomi yang terintegrasi tersebut saat ini kembali dipertanyakan. Kekuatan ekonomi yang dipersatukan ternyata tidak menjamin bahwa Negara tersebut akan kuat terhadap guncangan krisis, namun memilih untuk berpisah atau pecah kongsi tentunya menjadi pilihan yang rumit saat ini.
Sejauh ini, zona Euro akan berjalan sendiri untuk mengatasi krisis. G-20 diperkirakan belum akan memberikan kontribusi yang terhadap penyelesaian krisis. Zona euro juga dinilai belum memaksimalkan kemampuan finansialnya secara optimal untuk memerangi krisis. Hal tersebut didukung oleh beredarnya kabar bahwa ECB memiliki dana lebih dari cukup untuk memerangi krisis.
Namun, seandainya zona Euro telah maksimal nantinya namun krisis masih tetap menjangkiti. Mungkinkan G-20 akan datang sebagai penyelamat dengan membeli Obligasi zona Eruo?. Kemungkinan yang muncul terlebih dahulu adalah apakah G-20 akan sangat yakin bila bantuan yang diberikan nantinya mampu mengangkat zona euro dari krisis?. Sangat rumit dan sebaiknya jangan terlalu berharap.
Tidak ada yang bisa berdiam diri dan mengabaikan krisis di Eropa karena secara sistemik dampaknya akan terasa hingga ke Negara lain. Walaupun Indonesia menjadi Negara yang dinilai tahan banting dari gejolak krisis yang terjadi saat ini, namun dampak dari krisis masih akan bisa dirasakan di negeri ini, walaupun tidak akan menyeret Indonesia ke dalam jurang resesi.
Isu krisis utang di Eropa juga masih mendominasi pertemuan kelompok G-20. Dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Sejauh ini sejumlah langkah yang diambil Eropa dalam menyelesaikan krisis belum membuahkan hasil yang optimal, Krisis masih berpotensi untuk menyebar dan siap menjadi ancaman bagi Negara lain.
Negara anggota G-20 diharapkan ikut serta dalam menanggulangi krisis yang terjadi di Eropa. Terkadang permasalahan internal dari Eropa seperti sikap Jerman yang tidak sepenuhnya mau bertanggung jawab terhadap penyelamatan beberapa Negara anggota Euro menunjukan buruknya kredibilitas Euro dalam menyelesaikan permasalahan Eropa.
Seperti dalam sikap sebelumnya, Jerman melalui kanselirnya sepertinya tidak begitu yakin atau sepenuh hati dalam membantu Yunani untuk mendapatkan dana talangan baru. Sehingga, komentar yang keluar dari kanselir Jerman selalu diartikan sebagai arah dari kebijakan Negara anggota Euro meskipun sebenarnya Jerman bukanlah ketua zona euro secara resmi. Namun, Jerman merupakan Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dari zona euro.
Memang efektifitas dana talangan yang diberikan ke Negara enggota Euro sejauh ini masih jauh dari harapan yang diharapkan. Sedari Awal, dana bantuan yang digelontorkan tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan Yunani. Dana bantuan habis begitu saja untuk memenuhi operasional pemerintahan dan tidak sampai untuk memulihkan ekonomi Yunani. Sehingga masih ada kemungkinan nantinya Yunani akan meminta bantuan lagi walaupun ada semacam reformasi fiskal di Yunani.
Tantangan selanjutnya buat Angela Merkel selaku kanselir Jerman adalah karir politiknya sendiri. Kebijakan membailout Yunani tentunya akan mendapatkan resistensi yang kuat dari negaranya sehingga kecil sekali kemungkinan Jerman akan bersikap lunak terhadap keputusan Negara anggota zona euro lainnya yang lebih memilih untuk memberikan dana talangan ke Yunani.
Sikap Jerman tersebut tentunya akan menjadi penilaian buruk bagi Negara yang tergabung dalam G-20 untuk membantu zona euro keluar dari krisis. Buntutnya adalah G-20 meminta Negara zona Euro agar lebih maksimal dalam menyelesaikan krisis. Kesetiakawanan sesama Negara zona Euro benar-benar diuji. Kemakmuran memang sangat indah bila dinikmati bersama-sama, namun masa sulit (krisis) akan menguji Negara mana yang akan tetap bersama atau memilih untuk lebih bersifat egois.
Padahal pada januari tahun 1999 silam, dengan visi dan misi serta besarnya peluang Negara yang masuk dalam zona Euro menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru sempat membuat banyak Negara di belahan dunia lain melakukan diversifikasi cadangan devisanya dengan menggunakan Euro selain mata uang US Dolar.
Kekuatan ekonomi yang terintegrasi tersebut saat ini kembali dipertanyakan. Kekuatan ekonomi yang dipersatukan ternyata tidak menjamin bahwa Negara tersebut akan kuat terhadap guncangan krisis, namun memilih untuk berpisah atau pecah kongsi tentunya menjadi pilihan yang rumit saat ini.
Sejauh ini, zona Euro akan berjalan sendiri untuk mengatasi krisis. G-20 diperkirakan belum akan memberikan kontribusi yang terhadap penyelesaian krisis. Zona euro juga dinilai belum memaksimalkan kemampuan finansialnya secara optimal untuk memerangi krisis. Hal tersebut didukung oleh beredarnya kabar bahwa ECB memiliki dana lebih dari cukup untuk memerangi krisis.
Namun, seandainya zona Euro telah maksimal nantinya namun krisis masih tetap menjangkiti. Mungkinkan G-20 akan datang sebagai penyelamat dengan membeli Obligasi zona Eruo?. Kemungkinan yang muncul terlebih dahulu adalah apakah G-20 akan sangat yakin bila bantuan yang diberikan nantinya mampu mengangkat zona euro dari krisis?. Sangat rumit dan sebaiknya jangan terlalu berharap.
BBM, Kemiskinan, BLT Dan Perbankan
Medan Bisnis, 27 Februari 2012
Pemerintah berencana menggelontorkan BLT (bantuan langsung tunai) kepada masyarakat golongan miskin seiring dengan rencana kenaikan harga minyak bersubsidi. Kenaikan BBM tersebut rencanannya akan dimulai april mendatang. Kenaikan BBM tersebut merupakan rencana pemerintah yang lama yang akan segera terealisir. Kenaikan BBM tersebut nantinya akan sangat mebebani golongan masyarakat miskin karena kenaikan BBM berkorelasi terhadap laju inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Besaran angka kucuran dana untuk BLT menurut pemberitaan media sebesar Rp. 100.000,- per bulan dan menurut rencananyan akan dibagikan selama 8 bulan. Kenapa ya 8 bulan? Mungkin asumsinya dikarenakan dampak kenaikan harga minyak tersebut terhadap inflasi sekitar 8 bulan. Namun, dampak kenaikan harga BBM biasanya paling sering 2 s.d. 5 bulan. Sangat bergantung pada upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Akan tetapi, bila pemerintah menggelontorkan uang sebesar Rp. 100.000 selama 8 bulan, maka potensi dampak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok akan sejalan dengan lamanya BLT yang diberikan. Lumayan lha, setidaknya dampak kenaikan harga BBM dapat dilalui oleh kalangan miskin tanpa adanya tekanan finansial yang signifikan terhadap mereka – golongan miskin.
Memang sangat sulit menaikan harga BBM manakala jumlah penduduk miskin presentasinya signifikan. Sangat berbeda tentunya dengan kemampuan negara yang memiliki daya beli tinggi, sehingga menaikan BBM bisa digunakan untuk menjadikan masyarakatnya agar lebih berhemat dalam penggunaan uang.
Selain itu, ketidak mampuan kita dalam memenuhi kebutuhan BBM secara mandiri turut mempersulit kita mengurangi angka kemiskinan, terlebih bila harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam, pengurangan angka kemiskinan menjadi suatu keniscayaan. Sehingga menciptakan peluang kerja yang sebesar-besarnya menjadi perjuangan yang harus dilakukan untuk mengangkat masyarakat kita keluar dari jebakan kemiskinan.
Ketimpanganpun terjadi, Perbankan kita masih berkutat bagaimana mencetak laba demi kepentingan pemegang saham dibandingkan dengan fokus menjadi fungsi intermediasi yang optimal. Di satu sisi kita memiliki sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dikelola, namun disisi lain kita dihadapkan pada sulitnya mencari sumber pembiayaan.
Sehingga sumber daya yang dikelola tidak memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Dan apabila harga BBM naik maka BLT menjadi jalan keluar guna menyelamatkan mereka yang tergolong miskin. Dimana uang yang digunakan untuk menyalurkan BLT tentunya akan diambil dari anggaran di APBN. Yang jelas-jelas akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan di sektor riil.
Ada pepatah bijak yang mengatakan “Berikanlah Pancingnya, Jangan Ikannya”. Bila kita terjemahkan maka andaikan seseorang memiliki kesulitan finansial maka janganlah diberikan uang, namun ciptakanlah lapangan kerja buatnya. Karena uang (Rp. 100.000) yang akan diberikan secara Cuma-Cuma kepada rakyat miskin akan bermanfaat untuk konsumsi saja. Dan jangan berharap Rp.100.000,- tersebut akan menjadi uang yang digunakan untuk menciptakan sebuah lapangan kerja baginya.
Pemerintah kita memang belum benar-benar mampu memberikan pancing dibandingkan memberikan Ikan. “Pancing” disini merupakan hasil kreatifitas pemerintah dalam menciptakan iklim uasaha yang kondusif, sumber pembiayaaan semurah mungkin maupun dorongan/bantuan pemerintah dalam menumbuh kembangkan wirausaha.
Disaat tekanan harga minyak tidak dapat dielakkan pemerintah seolah-olah mengambil jalan pintas dengan menyalurkan BLT. Paradigma ini sudah berlangsung dalam waktu lama dan sepertinya dilakukan secara turun temurun. Pemerintah seolah-olah tak berdaya manakala menghadapi Perbankan kita yang enggan menurunkan bunga pinjaman, Ironis sekali.
Padahal dengan lebih menekankan efisiensi Perbankan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi akan tercipta, dan secara otomatis pengangguran akan berkurang. Mungkin pemerintah sudah saatnya mengambil tindakan dengan menjadikan Bank BUMN tidak fokus pada laba namun lebih ditekankan intermediasinya. Mungkinkah? Kok rasanya percaya dan tak percaya.
Pemerintah berencana menggelontorkan BLT (bantuan langsung tunai) kepada masyarakat golongan miskin seiring dengan rencana kenaikan harga minyak bersubsidi. Kenaikan BBM tersebut rencanannya akan dimulai april mendatang. Kenaikan BBM tersebut merupakan rencana pemerintah yang lama yang akan segera terealisir. Kenaikan BBM tersebut nantinya akan sangat mebebani golongan masyarakat miskin karena kenaikan BBM berkorelasi terhadap laju inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Besaran angka kucuran dana untuk BLT menurut pemberitaan media sebesar Rp. 100.000,- per bulan dan menurut rencananyan akan dibagikan selama 8 bulan. Kenapa ya 8 bulan? Mungkin asumsinya dikarenakan dampak kenaikan harga minyak tersebut terhadap inflasi sekitar 8 bulan. Namun, dampak kenaikan harga BBM biasanya paling sering 2 s.d. 5 bulan. Sangat bergantung pada upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Akan tetapi, bila pemerintah menggelontorkan uang sebesar Rp. 100.000 selama 8 bulan, maka potensi dampak kenaikan harga bahan kebutuhan pokok akan sejalan dengan lamanya BLT yang diberikan. Lumayan lha, setidaknya dampak kenaikan harga BBM dapat dilalui oleh kalangan miskin tanpa adanya tekanan finansial yang signifikan terhadap mereka – golongan miskin.
Memang sangat sulit menaikan harga BBM manakala jumlah penduduk miskin presentasinya signifikan. Sangat berbeda tentunya dengan kemampuan negara yang memiliki daya beli tinggi, sehingga menaikan BBM bisa digunakan untuk menjadikan masyarakatnya agar lebih berhemat dalam penggunaan uang.
Selain itu, ketidak mampuan kita dalam memenuhi kebutuhan BBM secara mandiri turut mempersulit kita mengurangi angka kemiskinan, terlebih bila harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam, pengurangan angka kemiskinan menjadi suatu keniscayaan. Sehingga menciptakan peluang kerja yang sebesar-besarnya menjadi perjuangan yang harus dilakukan untuk mengangkat masyarakat kita keluar dari jebakan kemiskinan.
Ketimpanganpun terjadi, Perbankan kita masih berkutat bagaimana mencetak laba demi kepentingan pemegang saham dibandingkan dengan fokus menjadi fungsi intermediasi yang optimal. Di satu sisi kita memiliki sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dikelola, namun disisi lain kita dihadapkan pada sulitnya mencari sumber pembiayaan.
Sehingga sumber daya yang dikelola tidak memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Dan apabila harga BBM naik maka BLT menjadi jalan keluar guna menyelamatkan mereka yang tergolong miskin. Dimana uang yang digunakan untuk menyalurkan BLT tentunya akan diambil dari anggaran di APBN. Yang jelas-jelas akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan di sektor riil.
Ada pepatah bijak yang mengatakan “Berikanlah Pancingnya, Jangan Ikannya”. Bila kita terjemahkan maka andaikan seseorang memiliki kesulitan finansial maka janganlah diberikan uang, namun ciptakanlah lapangan kerja buatnya. Karena uang (Rp. 100.000) yang akan diberikan secara Cuma-Cuma kepada rakyat miskin akan bermanfaat untuk konsumsi saja. Dan jangan berharap Rp.100.000,- tersebut akan menjadi uang yang digunakan untuk menciptakan sebuah lapangan kerja baginya.
Pemerintah kita memang belum benar-benar mampu memberikan pancing dibandingkan memberikan Ikan. “Pancing” disini merupakan hasil kreatifitas pemerintah dalam menciptakan iklim uasaha yang kondusif, sumber pembiayaaan semurah mungkin maupun dorongan/bantuan pemerintah dalam menumbuh kembangkan wirausaha.
Disaat tekanan harga minyak tidak dapat dielakkan pemerintah seolah-olah mengambil jalan pintas dengan menyalurkan BLT. Paradigma ini sudah berlangsung dalam waktu lama dan sepertinya dilakukan secara turun temurun. Pemerintah seolah-olah tak berdaya manakala menghadapi Perbankan kita yang enggan menurunkan bunga pinjaman, Ironis sekali.
Padahal dengan lebih menekankan efisiensi Perbankan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi akan tercipta, dan secara otomatis pengangguran akan berkurang. Mungkin pemerintah sudah saatnya mengambil tindakan dengan menjadikan Bank BUMN tidak fokus pada laba namun lebih ditekankan intermediasinya. Mungkinkah? Kok rasanya percaya dan tak percaya.
Monday, February 20, 2012
Paradigma Baru Perbankan Kita
Medan Bisnis, 20 Februari 2012
Kita tentunya telah mengetahui bahwa pasar dengan tingkat persaingan sempurna dimana permintaan akan suatu barang dipengaruhi oleh Demand and Supply. Sepertinya teori tersebut tidak berlaku bagi industri perbankan kita yang justru tetap hidup dengan menikmati tingginya perbedaan selisih bunga kredit dan pinjaman kendati tren Inflasi yang menjadi tolak ukur suku bunga bergerak turun.
Perbankan di Indonesia terus berlomba menggaet nasabah baru dengan menawarkan imbal hasil simpanan yang melebihi BI Rate atau diatas bunga pinjamanan yang ditetapkan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Bila mengacu pada data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, memang benar posisi simpanan masyarakat dalam bentuk deposito lebih besar dari tabungan maupun Giro.
Hal ini jelas menunjukan bahwa Masyarakat kita lebih banyak menabung dalam bentuk Deposito karena memang memberikan Imbal hasil yang lebih tinggi dari pada tabungan. Bisa juga dikarenakan untuk memiliki bentuk tabungan dalam deposito tidak dibutuhkan lagi dana yang besar. Dengan 5 Juta kita sudah memiliki simpanan yang memberikan keuntungan setara deposito. Atau dengan cicilan simpanan sebesar ratusan ribu setiap bulan, kita juga bisa menikmati bunga simpanan sekelas deposito.
Bila perbankan enggan menurunkan bunga pinjaman dengan alasan nabasah “menyandera” bunga simpanan. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah hanya nasabah yang memiliki simpanan besar yang memiliki posisi tawar terhadap bunga simpanan tersebut. Yang pasti jumlah orangnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan nasabah yang menyimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan nominal yang tidak terlalu besar.
Disisi lain, para pengusaha terus mengkritik perbankan kita yang secara terus menerus memohon agar bunga pinjaman (kredit) diturunkan. Lagi-lagi, nasabah debitur yang meminjam dalam jumlah besar (seperti korporasi) memiliki posisi tawar bunga pinjaman (lebih murah) bila dibandingkan dengan masyarakat yang meminjam untuk kebutuhan kredit sepeda motor atau kredit usaha yang nominalnya kecil.
Sebagai gambaran, kita asumsikan perbankan kita memberikan fasilitas pinjaman kredit yang sama besar porsinya, baik itu kredit konsumsi, korporasi, komersial maupun KPR. Dan dana pihak ketiga di perbankan kita juga memiliki porsi yang sama untuk Tabungan dan Deposito.
Bila Perbankan memberikan bunga untuk tabungan sebesar 2% dan deposito 6.5%. Sementara Perbankan kita menawarkan bunga pinjaman 9% (untuk pinjaman besar) dan 12% (untuk pinjaman konsumsi maupun kredit dengan nominal kecil), dan bila bank tersebut ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka dana yang disimpan dalam bentuk tabungan akan digunakan untuk menyediakan pembiayaan bagi debitur besar (korporasi besar). Dengan mengasumsikan bahwa perputaran uang dalam bentuk simpanan tabungan tetap.
Siapa saja yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan?. Pastinya didominasi oleh nasabah yang memiliki perputaran uang yang cepat (kurang dari 1 bulan) serta mereka yang tidak memiliki uang yang cukup untuk disimpan dalam bentuk deposito (biasanya masyarakat menengah bawah). Mereka inilah yang memberikan subsidi bunga kepada nasabah Bank (debitur) yang besar.
Selain itu, Perbankan kita tentunya akan menggenjot laba dengan terus mencari nasabah yang membutuhkan kredit konsumsi dan meningkatkan sumber pengumpulan dana murah (tabungan). Dan fakta tersebut terjadi saat ini, dimana kredit konsumsi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan jumlahnya melebihi kredit yang diberikan perbankan dalam bentuk lainnya.
Pertumbuhan kredit yang tinggi seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan mengapa perbankan kita enggan menurunkan bunga pinjaman. Kalaupun BI Rate turun, respon terhadap penurunan bunga simpanan lebih cepat dibandingkan dengan bunga pinjaman. Persaingan antar Bank di Indonesia sepertinya tidak menciptakan biaya yang murah yang pro pertumbuhan.
Padahal bila Perbankan kita memiliki paradigma yang baru. Dimana bunga simpanan diturunkan seiring dengan melemahnya laju tekanan inflasi, bunga pinjaman juga diturunkan dan selisih antara simpanan dan pinjaman diminimalisirkan dan biaya dana juga diturunkan seoptimal mungkin. Maka dampak multipliernya adalah pertumbuhan yang tinggi dan masyarakat memiliki daya beli yang mumpuni. Yang nantinya akan membuat laju perputaran uang semakin besar di perbankan kita, dan tentunya memberikan kesempatan bagi Bank kita untuk mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, Bank Indonesia diharapkan mampu menciptakan regulasi yang mumpuni untuk mengatur industri perbankan kita. Paradigma Bankir kita seharusnya juga bisa di ubah dan ditekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang bertujuan menciptakan fundamental ekonomi yang kuat dari hanya sekedar mengejar keuntungan.
Kita tentunya telah mengetahui bahwa pasar dengan tingkat persaingan sempurna dimana permintaan akan suatu barang dipengaruhi oleh Demand and Supply. Sepertinya teori tersebut tidak berlaku bagi industri perbankan kita yang justru tetap hidup dengan menikmati tingginya perbedaan selisih bunga kredit dan pinjaman kendati tren Inflasi yang menjadi tolak ukur suku bunga bergerak turun.
Perbankan di Indonesia terus berlomba menggaet nasabah baru dengan menawarkan imbal hasil simpanan yang melebihi BI Rate atau diatas bunga pinjamanan yang ditetapkan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Bila mengacu pada data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, memang benar posisi simpanan masyarakat dalam bentuk deposito lebih besar dari tabungan maupun Giro.
Hal ini jelas menunjukan bahwa Masyarakat kita lebih banyak menabung dalam bentuk Deposito karena memang memberikan Imbal hasil yang lebih tinggi dari pada tabungan. Bisa juga dikarenakan untuk memiliki bentuk tabungan dalam deposito tidak dibutuhkan lagi dana yang besar. Dengan 5 Juta kita sudah memiliki simpanan yang memberikan keuntungan setara deposito. Atau dengan cicilan simpanan sebesar ratusan ribu setiap bulan, kita juga bisa menikmati bunga simpanan sekelas deposito.
Bila perbankan enggan menurunkan bunga pinjaman dengan alasan nabasah “menyandera” bunga simpanan. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah hanya nasabah yang memiliki simpanan besar yang memiliki posisi tawar terhadap bunga simpanan tersebut. Yang pasti jumlah orangnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan nasabah yang menyimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan nominal yang tidak terlalu besar.
Disisi lain, para pengusaha terus mengkritik perbankan kita yang secara terus menerus memohon agar bunga pinjaman (kredit) diturunkan. Lagi-lagi, nasabah debitur yang meminjam dalam jumlah besar (seperti korporasi) memiliki posisi tawar bunga pinjaman (lebih murah) bila dibandingkan dengan masyarakat yang meminjam untuk kebutuhan kredit sepeda motor atau kredit usaha yang nominalnya kecil.
Sebagai gambaran, kita asumsikan perbankan kita memberikan fasilitas pinjaman kredit yang sama besar porsinya, baik itu kredit konsumsi, korporasi, komersial maupun KPR. Dan dana pihak ketiga di perbankan kita juga memiliki porsi yang sama untuk Tabungan dan Deposito.
Bila Perbankan memberikan bunga untuk tabungan sebesar 2% dan deposito 6.5%. Sementara Perbankan kita menawarkan bunga pinjaman 9% (untuk pinjaman besar) dan 12% (untuk pinjaman konsumsi maupun kredit dengan nominal kecil), dan bila bank tersebut ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka dana yang disimpan dalam bentuk tabungan akan digunakan untuk menyediakan pembiayaan bagi debitur besar (korporasi besar). Dengan mengasumsikan bahwa perputaran uang dalam bentuk simpanan tabungan tetap.
Siapa saja yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan?. Pastinya didominasi oleh nasabah yang memiliki perputaran uang yang cepat (kurang dari 1 bulan) serta mereka yang tidak memiliki uang yang cukup untuk disimpan dalam bentuk deposito (biasanya masyarakat menengah bawah). Mereka inilah yang memberikan subsidi bunga kepada nasabah Bank (debitur) yang besar.
Selain itu, Perbankan kita tentunya akan menggenjot laba dengan terus mencari nasabah yang membutuhkan kredit konsumsi dan meningkatkan sumber pengumpulan dana murah (tabungan). Dan fakta tersebut terjadi saat ini, dimana kredit konsumsi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan jumlahnya melebihi kredit yang diberikan perbankan dalam bentuk lainnya.
Pertumbuhan kredit yang tinggi seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan mengapa perbankan kita enggan menurunkan bunga pinjaman. Kalaupun BI Rate turun, respon terhadap penurunan bunga simpanan lebih cepat dibandingkan dengan bunga pinjaman. Persaingan antar Bank di Indonesia sepertinya tidak menciptakan biaya yang murah yang pro pertumbuhan.
Padahal bila Perbankan kita memiliki paradigma yang baru. Dimana bunga simpanan diturunkan seiring dengan melemahnya laju tekanan inflasi, bunga pinjaman juga diturunkan dan selisih antara simpanan dan pinjaman diminimalisirkan dan biaya dana juga diturunkan seoptimal mungkin. Maka dampak multipliernya adalah pertumbuhan yang tinggi dan masyarakat memiliki daya beli yang mumpuni. Yang nantinya akan membuat laju perputaran uang semakin besar di perbankan kita, dan tentunya memberikan kesempatan bagi Bank kita untuk mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, Bank Indonesia diharapkan mampu menciptakan regulasi yang mumpuni untuk mengatur industri perbankan kita. Paradigma Bankir kita seharusnya juga bisa di ubah dan ditekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang bertujuan menciptakan fundamental ekonomi yang kuat dari hanya sekedar mengejar keuntungan.
Krisis Moneter : Sebuah Penyakit Dan Komplikasinya
Medan Bisnis, 13 Februari 2012
Akhir-akhir ini Yunani kembali menjadi berita hangat terkait dengan penyelesaian hutangnya yang belum tuntas. Bagaikan makan buah simalakama, Yunani dihadapkan pada dua pilihan sulit. Pertama : Bila Yunani mau menerima Bailout (dana talangan), maka Yunani harus bisa memangkas anggaran termasuk anggaran untuk pembayaran pensiun dan anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil Yunani.
Bila mengacu pada kondisi tersebut. Digambarakan bahwa Yunani harus merumahkan (PHK) Pegawai Negeri Sipilnya. Yunani menyepakati akan memberhentikan 15.000 tenaga kerja sektor publik serta mengurangi upah minimum sebesar 22%. Persyaratan tersebut akan meloloskan dana talangan baru bagi Yunani sebesar 130 Milyar bila Yunani menyepakatinya.
Bayangkan saja dampak negatif dari rencana pemerintah tersebut. Tentunya para buruh merasa dirugikan. Demonstrasi pastinya tidak terelakan, kerawanan sosial merupakan buntut dari setiap langkah pemerintah yang tidak populis tersebut.
Pilihan Kedua : Yunani tidak menerima Bailout atau bahkan keluar dari Euro. Bila kita analisa lebih dalam, seandainya Yunani benar-benar memilih pilihan yang kedua. Maka kemungkinannya adalah sebagai berikut. Bila tidak menerima bailout Yunani tidak harus mengikuti persyaratan yang di bebankan oleh Negara kreditur.
Sehingga Yunani tidak harus mem-PHK atau mengurangi upah minimum yang banyak ditentang oleh masyarakatnya. Dengan harapan tidak ada kerawanan sosial yang bisa merusak sendi-sendi perekonomian disisi lain. Namun : mungkinkah pilihan kedua tersebut dapat menyelesaikan permasalahan Yunani saat ini?.
Jawabannya sangat tidak mungkin. Yunani bukanlah Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung Ekonomi Yunani. Sehingga alternatif kedua jelas tetap tidak akan menyelesaikan permasalahan Yunani dalam jangka panjang.
Krisis dan pengangguran akan tetap menjadi masalah serius bagi Yunani bila memilih pilihan yang kedua sekalipun. Kerawanan sosial tetap akan menjadi ancaman kedepan walaupun tidak secepat bila Yunani mengikuti aturan main dalam mendapatkan dana talangan yang ditawarkan oleh Negara anggota Eropa lainnya.
Sehingga, pilihan Yunani menerima dana talangan saat ini merupakan pilihan yang lebih baik dari semua pilihan buruk lainnya. Demonstrasi, Meningkatnya tindak kejahatan, menurunnya standar hidup, berkurangnya daya beli hingga eksodus penduduk ke luar negeri untuk mencari sumber penghasilan baru akan menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan bagi yunani dalam waktu dekat ini.
Tuntutan para demonstran agar tidak ada pemotongan gaji, dan PHK atau slogan lain yang bernada tetap optimis hanya akan menjadi pepesan kosong belaka. Pemerintah harus lebih rasional, memilih atau tidak memilih dana talangan, cepat atau lambat aksi serupa akan tetap berpotensi terjadi karena pada dasarnya sulit mengharapkan penyelesaian krisis terjadi semudah membalikan telapak tangan.
Tidak ada satupun Negara di Dunia ini yang kebal terhadap hantaman krisis. Sejumlah langkah seperti pengetatan anggaran, dana talangan yang lebih besar dan melakukan reformasi struktural atau melakukan kebijakan fiskal yang sejalan diantara Negara Uni Eropa bukanlah merupakan suatu jaminan penyelesaian krisis.
Krisis yang terjadi saat ini bagaikan penyakit serius yang telah menghinggapi seorang manusia, sehingga sudah tidak ada waktu untuk mencegahnya, yang ada adalah bagaimana mengobatinya. Langkah-langkah di atas seharusnya menjadi langkah yang diterapkan untuk mencegah Eropa sebelum di terpa krisis bukan seperti yang terjadi saat ini. Namun, langkah-langkah tersebut juga tidak akan terpikirkan kalau tidak mengalami krisis seperti yang terjadi saat ini. Setidaknya tidak ada kata terlambat dan tidak berbuat apa-apa.
Akhir-akhir ini Yunani kembali menjadi berita hangat terkait dengan penyelesaian hutangnya yang belum tuntas. Bagaikan makan buah simalakama, Yunani dihadapkan pada dua pilihan sulit. Pertama : Bila Yunani mau menerima Bailout (dana talangan), maka Yunani harus bisa memangkas anggaran termasuk anggaran untuk pembayaran pensiun dan anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil Yunani.
Bila mengacu pada kondisi tersebut. Digambarakan bahwa Yunani harus merumahkan (PHK) Pegawai Negeri Sipilnya. Yunani menyepakati akan memberhentikan 15.000 tenaga kerja sektor publik serta mengurangi upah minimum sebesar 22%. Persyaratan tersebut akan meloloskan dana talangan baru bagi Yunani sebesar 130 Milyar bila Yunani menyepakatinya.
Bayangkan saja dampak negatif dari rencana pemerintah tersebut. Tentunya para buruh merasa dirugikan. Demonstrasi pastinya tidak terelakan, kerawanan sosial merupakan buntut dari setiap langkah pemerintah yang tidak populis tersebut.
Pilihan Kedua : Yunani tidak menerima Bailout atau bahkan keluar dari Euro. Bila kita analisa lebih dalam, seandainya Yunani benar-benar memilih pilihan yang kedua. Maka kemungkinannya adalah sebagai berikut. Bila tidak menerima bailout Yunani tidak harus mengikuti persyaratan yang di bebankan oleh Negara kreditur.
Sehingga Yunani tidak harus mem-PHK atau mengurangi upah minimum yang banyak ditentang oleh masyarakatnya. Dengan harapan tidak ada kerawanan sosial yang bisa merusak sendi-sendi perekonomian disisi lain. Namun : mungkinkah pilihan kedua tersebut dapat menyelesaikan permasalahan Yunani saat ini?.
Jawabannya sangat tidak mungkin. Yunani bukanlah Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung Ekonomi Yunani. Sehingga alternatif kedua jelas tetap tidak akan menyelesaikan permasalahan Yunani dalam jangka panjang.
Krisis dan pengangguran akan tetap menjadi masalah serius bagi Yunani bila memilih pilihan yang kedua sekalipun. Kerawanan sosial tetap akan menjadi ancaman kedepan walaupun tidak secepat bila Yunani mengikuti aturan main dalam mendapatkan dana talangan yang ditawarkan oleh Negara anggota Eropa lainnya.
Sehingga, pilihan Yunani menerima dana talangan saat ini merupakan pilihan yang lebih baik dari semua pilihan buruk lainnya. Demonstrasi, Meningkatnya tindak kejahatan, menurunnya standar hidup, berkurangnya daya beli hingga eksodus penduduk ke luar negeri untuk mencari sumber penghasilan baru akan menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan bagi yunani dalam waktu dekat ini.
Tuntutan para demonstran agar tidak ada pemotongan gaji, dan PHK atau slogan lain yang bernada tetap optimis hanya akan menjadi pepesan kosong belaka. Pemerintah harus lebih rasional, memilih atau tidak memilih dana talangan, cepat atau lambat aksi serupa akan tetap berpotensi terjadi karena pada dasarnya sulit mengharapkan penyelesaian krisis terjadi semudah membalikan telapak tangan.
Tidak ada satupun Negara di Dunia ini yang kebal terhadap hantaman krisis. Sejumlah langkah seperti pengetatan anggaran, dana talangan yang lebih besar dan melakukan reformasi struktural atau melakukan kebijakan fiskal yang sejalan diantara Negara Uni Eropa bukanlah merupakan suatu jaminan penyelesaian krisis.
Krisis yang terjadi saat ini bagaikan penyakit serius yang telah menghinggapi seorang manusia, sehingga sudah tidak ada waktu untuk mencegahnya, yang ada adalah bagaimana mengobatinya. Langkah-langkah di atas seharusnya menjadi langkah yang diterapkan untuk mencegah Eropa sebelum di terpa krisis bukan seperti yang terjadi saat ini. Namun, langkah-langkah tersebut juga tidak akan terpikirkan kalau tidak mengalami krisis seperti yang terjadi saat ini. Setidaknya tidak ada kata terlambat dan tidak berbuat apa-apa.
Friday, February 10, 2012
Quantitative Easing 3 Tak Terelakkan?
Medan Bisnis, 06 Feb 2012
Untuk memerangi krisis yang terjadi di Amerika Serikat, Bank Sentral AS (The FED) selama ini memberlakukan suku bunga rendah. Namun, sejauh ini kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang berarti bagi pemulihan ekonomi AS. Ekonomi AS tetap menuju ke suatu jurang ekonomi yang biasa disebut dengan istilah resesi.
The FED sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa Bank Sentral AS siap untuk melakukan kebijakan yang pro pertumbuhan dalam bentuk kebijakan apapun. Quantitative Easing (QE) menjadi andalan terakhirnya.
Quantitative easing adalah langkah Bank Sentral AS yang menggelontorkan sejumlah dana segar dengan melakukan pembelian obligasi dan sejenisnya. Tujuannya adalah agar daya beli masyarakat AS kembali pulih sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Langkah The FED dengan pemberlakuan suku bunga rendah selama ini masih jauh dari harapan. Data-data perekonomian AS masih bergerak datar yang turut dibarengi dengan prospek ekonomi yang masih suram.
Bila kita belajar dari pengalaman sebelumnya, baik QE 1 dan QE 2 hanya merupakan stimulus jangka pendek yang memberikan anging segar sesaat ke pasar keuangan dan tidak menyelesaikan masalah fundamental ekonomi AS secara keseluruhan.
Hal pokok yang perlu diperhatikan untuk melakukan kebijakan QE jilid 3 adalah Inflasi. Di Indonesia Inflasi selalu menjadi hal yang paling ditakuti bila terus merangkak naik. Beda halnya di Amerika Serikat. Inflasi justru diharapkan naik karena kenaikan laju inflasi menjadi indikator bahwa ada tren kenaikan harga barang yang diakibatkan mulai pulihnya daya beli masyarakat AS.
Walaupun tidak ada angka ideal terkait dengan laju inflasi, namun the FED mematok angka 2% menjadi batas bawah. Dan bila tembus di bawah 2%, maka besar kemungkinan The FED akan menginjeksikan dana dalam bentuk QE3. Dan saat ini kemungkinan tersebut terbuka sangat lebar. Namun diperkirakan QE3 keefektifannya masih sama dengan QE sebelumnya dimana hanya berdampak sesaat bagi perekonomian.
Bila The FED melakukan QE3 maka baik pasar keuangan dan saham AS bisa mengalami kejatuhan. AS akan kehilangan kepercayaan dirinya mengingat masih lemahnya negara mitra AS dalam menyelamatkan perekonomian. QE3 juga dapat memicu terjadinya capital inflow yang masuk kesejumlah negara berkembang termasuk Indonesia.
Bila diberlakukannya QE3 maka secara politis akan menyebabkan kubu Demokrat sebagai incumbent berada di bawah tekanan. Partai republik sebagai oposisi akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil simpati masyarakat. Kebijakan The FED terkait QE3 mengancam keberlangsungan Obama sebagai presiden AS ke depan nantinya.
Sejauh ini, QE3 masih sebatas wacana yang menimbulkan spekulasi. Namun, arahnya sudah jelas, dimana saat Inflasi terus melemah maka sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa AS benar-benar akan melakukan kebijakan penambahan uang beredar (QE3).
Kita harus mampu mengantisipasi dampak kebijakan QE3 The FED nantinya. Masuknya sejumlah uang (capital inflow) ke sistem keuangan kita akan mengakibatkan kita kebanjiran likuiditas. Kita bisa mengantisipasinya dengan sejumlah langkah seperti menurunkan BI Rate, kebijakan terkait berapa lama dana mengendap atau dengan melakukan sejumlah kebijakan agar capital inflow menjadi bentuk investasi langsung.
QE3 tidak akan terelakkan bila indikator ekonomi AS ke depan nantinya benar-benar mengarahkan The FED untuk menggelontorkan sejumlah dana segar. Dan kita harus segera mengantisipasinya dengan melakukan sejumlah kebijakan agar Pasar Keuangan kita tidak dijadikan tempat singgah semata bagi uang panas (hot money).
Untuk memerangi krisis yang terjadi di Amerika Serikat, Bank Sentral AS (The FED) selama ini memberlakukan suku bunga rendah. Namun, sejauh ini kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang berarti bagi pemulihan ekonomi AS. Ekonomi AS tetap menuju ke suatu jurang ekonomi yang biasa disebut dengan istilah resesi.
The FED sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa Bank Sentral AS siap untuk melakukan kebijakan yang pro pertumbuhan dalam bentuk kebijakan apapun. Quantitative Easing (QE) menjadi andalan terakhirnya.
Quantitative easing adalah langkah Bank Sentral AS yang menggelontorkan sejumlah dana segar dengan melakukan pembelian obligasi dan sejenisnya. Tujuannya adalah agar daya beli masyarakat AS kembali pulih sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Langkah The FED dengan pemberlakuan suku bunga rendah selama ini masih jauh dari harapan. Data-data perekonomian AS masih bergerak datar yang turut dibarengi dengan prospek ekonomi yang masih suram.
Bila kita belajar dari pengalaman sebelumnya, baik QE 1 dan QE 2 hanya merupakan stimulus jangka pendek yang memberikan anging segar sesaat ke pasar keuangan dan tidak menyelesaikan masalah fundamental ekonomi AS secara keseluruhan.
Hal pokok yang perlu diperhatikan untuk melakukan kebijakan QE jilid 3 adalah Inflasi. Di Indonesia Inflasi selalu menjadi hal yang paling ditakuti bila terus merangkak naik. Beda halnya di Amerika Serikat. Inflasi justru diharapkan naik karena kenaikan laju inflasi menjadi indikator bahwa ada tren kenaikan harga barang yang diakibatkan mulai pulihnya daya beli masyarakat AS.
Walaupun tidak ada angka ideal terkait dengan laju inflasi, namun the FED mematok angka 2% menjadi batas bawah. Dan bila tembus di bawah 2%, maka besar kemungkinan The FED akan menginjeksikan dana dalam bentuk QE3. Dan saat ini kemungkinan tersebut terbuka sangat lebar. Namun diperkirakan QE3 keefektifannya masih sama dengan QE sebelumnya dimana hanya berdampak sesaat bagi perekonomian.
Bila The FED melakukan QE3 maka baik pasar keuangan dan saham AS bisa mengalami kejatuhan. AS akan kehilangan kepercayaan dirinya mengingat masih lemahnya negara mitra AS dalam menyelamatkan perekonomian. QE3 juga dapat memicu terjadinya capital inflow yang masuk kesejumlah negara berkembang termasuk Indonesia.
Bila diberlakukannya QE3 maka secara politis akan menyebabkan kubu Demokrat sebagai incumbent berada di bawah tekanan. Partai republik sebagai oposisi akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil simpati masyarakat. Kebijakan The FED terkait QE3 mengancam keberlangsungan Obama sebagai presiden AS ke depan nantinya.
Sejauh ini, QE3 masih sebatas wacana yang menimbulkan spekulasi. Namun, arahnya sudah jelas, dimana saat Inflasi terus melemah maka sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa AS benar-benar akan melakukan kebijakan penambahan uang beredar (QE3).
Kita harus mampu mengantisipasi dampak kebijakan QE3 The FED nantinya. Masuknya sejumlah uang (capital inflow) ke sistem keuangan kita akan mengakibatkan kita kebanjiran likuiditas. Kita bisa mengantisipasinya dengan sejumlah langkah seperti menurunkan BI Rate, kebijakan terkait berapa lama dana mengendap atau dengan melakukan sejumlah kebijakan agar capital inflow menjadi bentuk investasi langsung.
QE3 tidak akan terelakkan bila indikator ekonomi AS ke depan nantinya benar-benar mengarahkan The FED untuk menggelontorkan sejumlah dana segar. Dan kita harus segera mengantisipasinya dengan melakukan sejumlah kebijakan agar Pasar Keuangan kita tidak dijadikan tempat singgah semata bagi uang panas (hot money).
Model Ekonomi yang Tepat untuk Indonesia
Indonesia kembali mendapatkan hadiah dari lembaga pemeringkat Moody’s sebagai negara yang masuk dalam layak investasi. Layak investasi tersebut sepertinya akan Indonesia dapatkan lagi dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini (semester I 2012). Peringkat tersebut nantinya menjadi kesempatan bagi korporasi untuk meminjam dana dengan biaya murah.
Namun, kira-kira apa ya manfaatnya layak investasi bagi masyarakat
miskin? Apakah mereka benar-benar mengerti bahwa layak investasi bisa
diterjemahkan kepada meningkatnya lapangan kerja, sembako murah atau
sarana pendidikan yang terjangkau? Jawabannya bisa.
Hanya memerlukan kemauan dari pemangku jabatan agar lebih serius dalam beberapa hal seperti sumber pendanaan murah, subsidi yang tepat, serta kebijakan maupun perlindungan terhadap permasalahan yang terkait dengan investasi.
Bila rakyat miskin sangat bergantung pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka sejauh ini peran dari lembaga penyalur KUR yaitu perbankan menurut versi pemerintah dinilai telah berhasil.
Namun, tidak sedikit yang mengeluhkan sulitnya mendapat KUR karena harus dibarengi dengan jaminan. Kalaupun tanpa jaminan, kredit yang digelontorkan tidak dalam jumlah signifikan, sehingga membatasi kemampuan seseorang yang mungkin memiliki pengelolaan sumber dana yang lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi ekonominya saat ini.
Namun, langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan pengusaha baru juga perlu diacungi jempol. Salah satunya menggaet mahasiswa/ mahasiswi untuk turut mengembangkan potensi wirausahanya.
Akan tetapi, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur tidak sekolah namun memiliki kemampuan untuk menjadi entrepreneur tanpa memiliki kemampuan finansial? Nah, disitu peran perbankan yang lebih dikedepankan oleh pemerintah. Padahal, banyak dari mereka di golongan tersebut yang justru tidak melek dunia perbankan sama sekali.
Sehingga kesimpulannya pemerintah masih belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan cara menumbuhkan entrepreneur barunya.
Kondisi tersebut diperparah dengan memburuknya kondisi perbankan yang enggan menurunkan suku bunga pinjaman kendati BI Rate sudah bergerak turun. Lagi-lagi pemerintah kedodoran mengatur strateginya untuk menyediakan pembiayaan murah bagi masyarakatnya.
Satu lagi, sistem ekonomi kita yang liberal turut menjadi biang keladi bagi sulitnya produk-produk pertanian maupun produk lokal lainnya agar bersaing di pasar internasional. Sektor pertanian kita yang masih rapuh harus dihadapkan dengan liberalisasi pasar dan dipaksa bersaing dengan produk dari luar yang banyak di subsidi oleh pemerintahnya.
Kebijakan pangan selama ini sepertinya masih menjadi macan kertas. Karena kebutuhan akan bahan makanan pokok seperti Beras kadang kala harus kita beli dari negara lain. Padahal sebenarnya kita mampu menjadi negara yang bisa memenuhi kebutuhan negara lainnya. Pemerintah seharusnya paham akan hal ini.
Bukan karena kita salah dalam menentukan idiologi ekonomi. Namun kita kerap lalai dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan idiologi yang kita tanamkan. Ekonomi Pancasila begitu kita menyebutnya untuk model ekonomi Indonesia maupun sebagai sebuah idiologi ekonomi. Idiologi bisa tidak berarti apa apa, karena sangat bergantung pada pemangku kebijakan sebagai pelaksana idiologi tersebut.
Layaknya agama yang memiliki aturannya masing masing. Namun, tidak akan bermakna apa apa bila seseorang yang menganut agama tersebut justru melakukan banyak pelanggaran dan berlumuran dosa.
Yang dibutuhkan untuk menciptakan entrepreneur adalah keberpihakan dalam semua sisi. Tidak perlu bergantung pada model ekonomi, tapi model ekonomi akan terbentuk dengan sendirinya bergantung dari apa yang kita lakukan.
Namun, kira-kira apa ya manfaatnya layak investasi bagi masyarakat
miskin? Apakah mereka benar-benar mengerti bahwa layak investasi bisa
diterjemahkan kepada meningkatnya lapangan kerja, sembako murah atau
sarana pendidikan yang terjangkau? Jawabannya bisa.
Hanya memerlukan kemauan dari pemangku jabatan agar lebih serius dalam beberapa hal seperti sumber pendanaan murah, subsidi yang tepat, serta kebijakan maupun perlindungan terhadap permasalahan yang terkait dengan investasi.
Bila rakyat miskin sangat bergantung pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka sejauh ini peran dari lembaga penyalur KUR yaitu perbankan menurut versi pemerintah dinilai telah berhasil.
Namun, tidak sedikit yang mengeluhkan sulitnya mendapat KUR karena harus dibarengi dengan jaminan. Kalaupun tanpa jaminan, kredit yang digelontorkan tidak dalam jumlah signifikan, sehingga membatasi kemampuan seseorang yang mungkin memiliki pengelolaan sumber dana yang lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi ekonominya saat ini.
Namun, langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan pengusaha baru juga perlu diacungi jempol. Salah satunya menggaet mahasiswa/ mahasiswi untuk turut mengembangkan potensi wirausahanya.
Akan tetapi, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur tidak sekolah namun memiliki kemampuan untuk menjadi entrepreneur tanpa memiliki kemampuan finansial? Nah, disitu peran perbankan yang lebih dikedepankan oleh pemerintah. Padahal, banyak dari mereka di golongan tersebut yang justru tidak melek dunia perbankan sama sekali.
Sehingga kesimpulannya pemerintah masih belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan cara menumbuhkan entrepreneur barunya.
Kondisi tersebut diperparah dengan memburuknya kondisi perbankan yang enggan menurunkan suku bunga pinjaman kendati BI Rate sudah bergerak turun. Lagi-lagi pemerintah kedodoran mengatur strateginya untuk menyediakan pembiayaan murah bagi masyarakatnya.
Satu lagi, sistem ekonomi kita yang liberal turut menjadi biang keladi bagi sulitnya produk-produk pertanian maupun produk lokal lainnya agar bersaing di pasar internasional. Sektor pertanian kita yang masih rapuh harus dihadapkan dengan liberalisasi pasar dan dipaksa bersaing dengan produk dari luar yang banyak di subsidi oleh pemerintahnya.
Kebijakan pangan selama ini sepertinya masih menjadi macan kertas. Karena kebutuhan akan bahan makanan pokok seperti Beras kadang kala harus kita beli dari negara lain. Padahal sebenarnya kita mampu menjadi negara yang bisa memenuhi kebutuhan negara lainnya. Pemerintah seharusnya paham akan hal ini.
Bukan karena kita salah dalam menentukan idiologi ekonomi. Namun kita kerap lalai dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan idiologi yang kita tanamkan. Ekonomi Pancasila begitu kita menyebutnya untuk model ekonomi Indonesia maupun sebagai sebuah idiologi ekonomi. Idiologi bisa tidak berarti apa apa, karena sangat bergantung pada pemangku kebijakan sebagai pelaksana idiologi tersebut.
Layaknya agama yang memiliki aturannya masing masing. Namun, tidak akan bermakna apa apa bila seseorang yang menganut agama tersebut justru melakukan banyak pelanggaran dan berlumuran dosa.
Yang dibutuhkan untuk menciptakan entrepreneur adalah keberpihakan dalam semua sisi. Tidak perlu bergantung pada model ekonomi, tapi model ekonomi akan terbentuk dengan sendirinya bergantung dari apa yang kita lakukan.
Thursday, February 02, 2012
Pembatasan BBM dan Moral
Medan Bisnis, 16 Januari 2012
Per 1 april nanti, pemerintah sudah akan memulai untuk menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Walaupun masih menuai pro dan kontra, pemerintah beralasan pembatasan BBM karena agar ada pengehamatan dalam APBN. Selain itu, pemerintah menilai bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena justru orang kaya yang lebih menikmati BBM bersubsidi.
Konsumen bensin sudah mulai akan dialihkan ke pertamax, yang harganya 2 kali lebih mahal dari harga premium saat ini. Terlepas dari tepat atau tidaknya langkah yang dilakukan pemerintah tersebut. Dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, dimana pemerintah tidak mampu menaikan produksi minyak (lifting) dan sebagian minyak yang dikonsumsi harus diimpor serta diiringi dengan tren harga minyak dunia yang terus merangkak naik memang sudah sepantasnya harga BBM itu naik. Namun, bukan opsi pembatasan BBM seperti yang terjadi saat ini.
Secara logika, pembatsan BBM tidak akan efektif saat diimplementasikan nantinya. Pertama, Pertamina harus memilah kendaraan mana yang wajib menggunakan pertamax atau layak menggunakan premium. Bila harus menunjukan STNK saat pengisian BBM jelas itu akan memperlambat proses pengisian BBM.
Kedua, masih akan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Selisih antara harga premium dan pertamax yang signifikan tentunya akan membuat sejumlah orang untuk menjadikannya sebagai lahan mata pencarian. Bayangkan bila ada seseorang yang memiliki kendaraan yang masih layak mengggunakan premium dan tidak bermoral. Seseorang tersebut akan membeli premium di SPBU dan menjual kembali premium tersebut kepada mereka yang menggunakan pertamax.
Ketiga, walaupun penyalahgunaan premium tersebut akan mendapatkan sanksi dari para penegak hukum seperti kepolisian. Namun, dengan jumlah aparat kepolisian yang jauh lebih sedikit dari jumlah masyarakat maka peluang kebocoran tersebut sulit untuk dihindari. Karena pemerintah memberikan peluang bagi mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan melalui penyelewengan penggunaan premium.
Sejauh ini, pemerintah menyatakan siap untuk melakukan pembatasan BBM karena infrastrukturnya sudah memadai. Infrastruktur yang dimaksud sepertinya masih seputar kesiapan SPBU dalam menjalankan program pembatasan BBM maupun proses distribusi. Untuk penyalahgunaan pemerintah diyakini hanya akan mampu melakukan pengawasan hingga di level penyalur (SPBU). Di level konsumen pemerintah akan menemui kesulitan yang bahkan sulit untuk diminimalisir.
Bila pembatasan BBM dikaitkan dengan inflasi, sudah pasti inflasi akan terus merangkak naik dan mengancam menurunkan daya beli masyarakat. Bila tahun 2011 inflasi yang terealisasi cukup sedikit, maka di tahun 2012 ini laju inflasi dipastikan akan kembali naik. Peningkatan laju tekanan infasi dipastikan akan lebih buruk lagi bila pemerintah juga menaikan tarif dasar listrik.
Bila pembatasan BBM dihubungkan dengan produsen otomotif, sejatinya akan menurunkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat pribadi. Namun, Penjualan sepeda motor masih akan mengalami kenaikan. Walaupun itu masih sebatas asumsi, faktanya banyak produsen mobil di Indonesia yang masih yakin penjualan kendaraan roda empat pribadi akan terus mengalami peningkatan bahkan untuk roda empat yang tergolong mewah.
Bila di khawatirkan akan ada migrasi dari pengguna Bensin ke Solar. Maka produsen otomotif di Indonesia tentunya tidak 100 persen siap, karena mayoritas produsen kendaraan roda empat saat ini masih menghasilkan kendaraan berbahan bakar bensin. Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam pada beberapa variabel seperti harga kendaraan bermesin diesel, harga premium dan solar, perbedaan perawatan kendaraan bermesin bensin dan diesel dan variabel lain sebelum kita memprediksi bahwa akan ada migrasi dari pengguna bensin ke solar.
Namun, kalaupun itu terjadi – migrasi – maka yakinilah bahwa disaat penggunaan solar naik signifikan dan berpeluang menganggu APBN maka harga solar nantinya juga pasti akan berpeluang naik kembali. Ada begitu banyak kelemahan terkait dengan pembatasan BBM, namun sepertinya pembatasan BBM itu menjadi pilihan pemerintah di antara sejumlah pilihan buruk lainnya.
Untuk jangka panjang, penghematan subsidi BBM di dalam APBN tentunya akan berdampak sangat baik bagi perekonomian. BBM merupakan komoditas politik yang sangat berpengaruh bagi pencitraan pemerintah. Kenaikan harga BBM jelas akan dinilai tidak pro-rakyat dan akan menjadi bumerang bagi pemerintah yang berkuasa.
Terkait dengan pembatsan BBM yang kita butuhkan adalah hati nurani dan moral. Sejelek apapun keputusan pemerintah nantinya sebenarnya bila dilihat jauh kedepan adalah demi kepentingan kita bersama, walaupun terkadang sulit untuk meyakininya. Moral untuk tidak membeli atau menyalahgunakan BBM bersubsidi itu menjadi kunci kerberhasilan pembatasan BBM nantinya. Bukan semata karena kesiapan pemerintah menjalankan programnya. Siapkah kita?.
Per 1 april nanti, pemerintah sudah akan memulai untuk menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Walaupun masih menuai pro dan kontra, pemerintah beralasan pembatasan BBM karena agar ada pengehamatan dalam APBN. Selain itu, pemerintah menilai bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena justru orang kaya yang lebih menikmati BBM bersubsidi.
Konsumen bensin sudah mulai akan dialihkan ke pertamax, yang harganya 2 kali lebih mahal dari harga premium saat ini. Terlepas dari tepat atau tidaknya langkah yang dilakukan pemerintah tersebut. Dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, dimana pemerintah tidak mampu menaikan produksi minyak (lifting) dan sebagian minyak yang dikonsumsi harus diimpor serta diiringi dengan tren harga minyak dunia yang terus merangkak naik memang sudah sepantasnya harga BBM itu naik. Namun, bukan opsi pembatasan BBM seperti yang terjadi saat ini.
Secara logika, pembatsan BBM tidak akan efektif saat diimplementasikan nantinya. Pertama, Pertamina harus memilah kendaraan mana yang wajib menggunakan pertamax atau layak menggunakan premium. Bila harus menunjukan STNK saat pengisian BBM jelas itu akan memperlambat proses pengisian BBM.
Kedua, masih akan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Selisih antara harga premium dan pertamax yang signifikan tentunya akan membuat sejumlah orang untuk menjadikannya sebagai lahan mata pencarian. Bayangkan bila ada seseorang yang memiliki kendaraan yang masih layak mengggunakan premium dan tidak bermoral. Seseorang tersebut akan membeli premium di SPBU dan menjual kembali premium tersebut kepada mereka yang menggunakan pertamax.
Ketiga, walaupun penyalahgunaan premium tersebut akan mendapatkan sanksi dari para penegak hukum seperti kepolisian. Namun, dengan jumlah aparat kepolisian yang jauh lebih sedikit dari jumlah masyarakat maka peluang kebocoran tersebut sulit untuk dihindari. Karena pemerintah memberikan peluang bagi mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan melalui penyelewengan penggunaan premium.
Sejauh ini, pemerintah menyatakan siap untuk melakukan pembatasan BBM karena infrastrukturnya sudah memadai. Infrastruktur yang dimaksud sepertinya masih seputar kesiapan SPBU dalam menjalankan program pembatasan BBM maupun proses distribusi. Untuk penyalahgunaan pemerintah diyakini hanya akan mampu melakukan pengawasan hingga di level penyalur (SPBU). Di level konsumen pemerintah akan menemui kesulitan yang bahkan sulit untuk diminimalisir.
Bila pembatasan BBM dikaitkan dengan inflasi, sudah pasti inflasi akan terus merangkak naik dan mengancam menurunkan daya beli masyarakat. Bila tahun 2011 inflasi yang terealisasi cukup sedikit, maka di tahun 2012 ini laju inflasi dipastikan akan kembali naik. Peningkatan laju tekanan infasi dipastikan akan lebih buruk lagi bila pemerintah juga menaikan tarif dasar listrik.
Bila pembatasan BBM dihubungkan dengan produsen otomotif, sejatinya akan menurunkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat pribadi. Namun, Penjualan sepeda motor masih akan mengalami kenaikan. Walaupun itu masih sebatas asumsi, faktanya banyak produsen mobil di Indonesia yang masih yakin penjualan kendaraan roda empat pribadi akan terus mengalami peningkatan bahkan untuk roda empat yang tergolong mewah.
Bila di khawatirkan akan ada migrasi dari pengguna Bensin ke Solar. Maka produsen otomotif di Indonesia tentunya tidak 100 persen siap, karena mayoritas produsen kendaraan roda empat saat ini masih menghasilkan kendaraan berbahan bakar bensin. Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam pada beberapa variabel seperti harga kendaraan bermesin diesel, harga premium dan solar, perbedaan perawatan kendaraan bermesin bensin dan diesel dan variabel lain sebelum kita memprediksi bahwa akan ada migrasi dari pengguna bensin ke solar.
Namun, kalaupun itu terjadi – migrasi – maka yakinilah bahwa disaat penggunaan solar naik signifikan dan berpeluang menganggu APBN maka harga solar nantinya juga pasti akan berpeluang naik kembali. Ada begitu banyak kelemahan terkait dengan pembatasan BBM, namun sepertinya pembatasan BBM itu menjadi pilihan pemerintah di antara sejumlah pilihan buruk lainnya.
Untuk jangka panjang, penghematan subsidi BBM di dalam APBN tentunya akan berdampak sangat baik bagi perekonomian. BBM merupakan komoditas politik yang sangat berpengaruh bagi pencitraan pemerintah. Kenaikan harga BBM jelas akan dinilai tidak pro-rakyat dan akan menjadi bumerang bagi pemerintah yang berkuasa.
Terkait dengan pembatsan BBM yang kita butuhkan adalah hati nurani dan moral. Sejelek apapun keputusan pemerintah nantinya sebenarnya bila dilihat jauh kedepan adalah demi kepentingan kita bersama, walaupun terkadang sulit untuk meyakininya. Moral untuk tidak membeli atau menyalahgunakan BBM bersubsidi itu menjadi kunci kerberhasilan pembatasan BBM nantinya. Bukan semata karena kesiapan pemerintah menjalankan programnya. Siapkah kita?.
Lorong Panjang IHSG Menuju 5000
Medan Bisnis, 9 Januari 2012
Banyak kalangan menilai di tahun 2012 ini IHSG akan mampu menembus level 5000. Hal tersebut seiring dengan membaiknya ekspektasi ekonomi Indonesia di tahun 2012. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan optimisme serupa. Walaupun wajah ekonomi dunia diperkirakan suram, namun Indonesia masih memiliki kesempatan untuk terus tumbuh. Sehingga sangat wajar jika kita tidak perlu meragukan kinerja IHSG kedepan.
Walau demikian, perjalanan IHSG menuju 5000 bukan tanpa halangan. Kita harus mengetahui bahwa IHSG semata-mata bukan hanya dipengaruhi kondisi ekonomi nasional, lebih dari itu kondisi eksternal jauh lebih berpengaruh walaupun dalam rentan waktu yang pendek. Meskipun IHSG sepanjang tahun ini akan bergerak dalam tren naik, sejumlah masalah akan tetap menjadi penghalang di tahun 2012.
Dari dalam negeri salah satunya adalah rencana kenaikan harga minyak yang saat ini tengah di gadang-gadangkan oleh pemerintah. Sosialisasi terkait pembatasan subsidi BBM sudah dimulai minggu ini. Pembatasan tersebut sangat meresahkan pelaku pasar, khususnya pasar saham. Karena inflasi akan mengurangi imbal hasil investasi, sehingga investor akan mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan bila mengacu pada banyaknya sentimen yang buruk di tahun 2012, maka akan memicu aksi jual saham dan mengakibatkan IHSG terkoreksi.
Perlukah kita mengkhawatirkan rencana kenaikan BBM tersebut bila dikaitkan dengan kinerja harga saham?. Perlu, namun tidak perlu dikhawatirkan sekali. Setidaknya ada kemungkinan besar dimana tren pergerakan suku bunga yang tidak berubah di tahun 2012 ini. Bahkan masih ada peluang untuk turun walupun kecil kemungkinannya.
Penerbitan obligasi oleh para emiten diperkirakan akan bertambah ramai tahun 2012 ini. Emiten akan terus memanfaatkan momentum bunga rendah untuk menerbitkan obligasi berbiaya murah. Selain itu, rencana kenaikan peringkat hutang Indonesia yang sepertinya berpeluang dinaikkan oleh S&P (Standard & Poor’s) maupun Moody’s membuka ruang akan adanya penguatan IHSG lebih lanjut. Kita perlu mengetahui dampak lanjutan pembatasan BBM, namun disaat yang sama kita memiliki obat penangkal dari dampak negatif pembatasan BBM tersebut.
Pembatasan BBM menjadi fokus utama kedepan. Selain sentimen internal sejumlah sentimen eksternal muncul bagaikan gelombang laut pasang yang sulit untuk dihindari. Krisis eropa yang diperkirakan akan mencapai klimaksnya di tahun 2012 ini akan tetap menghantui pelaku pasar saham di Indonesia. Kalau Indonesia memperoleh hadiah dari kenaikan peringkat utang. Disejumlah negara di eropa, lembaga pemeringkat utang justru bagaikan berlomba-lomba untuk memangkas rating utang.
Bencana tersebut diyakini masih akan terus berlanjut di tahun 2012 ini, Yunani, Portugal, Irlandia, Italia dan Spanyol menjadi korban-korban sebelumnya. Selanjutnya lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poor’s menebarkan ancaman akan memangkas peringkat utang jangka panjang menyusul meningkatnya tekanan sistemik di kawasan eropa. Selain Eropa, S&P sebelumnya juga memangkas peringkat utang Amerika Serikat.
Berbagai langkah telah dilakukan untuk memerangi krisis, namun apa yang didapat? Jalan keluar dari krisis bagaikan menemukan jalan buntu meskipun telah dilakukan sejumlah langkah-langkah krusial seperti Bailout yang datang silih berganti. Hutang Yunani tidak lama lagi akan jatuh tempo. Kita tentunya pesimis Yunani akan mampu menyelesaikan permasalahan hutangnya tersebut. Ini akan berdampak buruk bagi kinerja harga saham, potensi IHSG mengalami kerugian sangat terbuka.
Bila bicara ekonomi dan harga saham, selain Eropa dan Amerika yang terus terkait dengan permasalahan klasiknya. Ada satu negara lain yang menjadi perhatian yaitu China dan Hongkong. Eropa, Amerika dan China tetap akan menjadi acuan investor dalam melihat ekspektasi kinerja saham kedepan. China menjadi tumpuan agar ekonomi dunia terus berputar.
Namun, ada masalah lain yang akan menjadi ancaman serius di tahun 2012 yakni rencana AS yang akan menginvasi Iran. Harga minyak berpotensi naik, suhu politik yang panas akan meningkatkan ketegangan di pasar saham. Kita tidak mengetahui secara pasti akhir dari krisis tersebut, namun bila itu terjadi maka akan memperburuk jalan IHSG menuju 5000.
Banyak kalangan menilai di tahun 2012 ini IHSG akan mampu menembus level 5000. Hal tersebut seiring dengan membaiknya ekspektasi ekonomi Indonesia di tahun 2012. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan optimisme serupa. Walaupun wajah ekonomi dunia diperkirakan suram, namun Indonesia masih memiliki kesempatan untuk terus tumbuh. Sehingga sangat wajar jika kita tidak perlu meragukan kinerja IHSG kedepan.
Walau demikian, perjalanan IHSG menuju 5000 bukan tanpa halangan. Kita harus mengetahui bahwa IHSG semata-mata bukan hanya dipengaruhi kondisi ekonomi nasional, lebih dari itu kondisi eksternal jauh lebih berpengaruh walaupun dalam rentan waktu yang pendek. Meskipun IHSG sepanjang tahun ini akan bergerak dalam tren naik, sejumlah masalah akan tetap menjadi penghalang di tahun 2012.
Dari dalam negeri salah satunya adalah rencana kenaikan harga minyak yang saat ini tengah di gadang-gadangkan oleh pemerintah. Sosialisasi terkait pembatasan subsidi BBM sudah dimulai minggu ini. Pembatasan tersebut sangat meresahkan pelaku pasar, khususnya pasar saham. Karena inflasi akan mengurangi imbal hasil investasi, sehingga investor akan mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan bila mengacu pada banyaknya sentimen yang buruk di tahun 2012, maka akan memicu aksi jual saham dan mengakibatkan IHSG terkoreksi.
Perlukah kita mengkhawatirkan rencana kenaikan BBM tersebut bila dikaitkan dengan kinerja harga saham?. Perlu, namun tidak perlu dikhawatirkan sekali. Setidaknya ada kemungkinan besar dimana tren pergerakan suku bunga yang tidak berubah di tahun 2012 ini. Bahkan masih ada peluang untuk turun walupun kecil kemungkinannya.
Penerbitan obligasi oleh para emiten diperkirakan akan bertambah ramai tahun 2012 ini. Emiten akan terus memanfaatkan momentum bunga rendah untuk menerbitkan obligasi berbiaya murah. Selain itu, rencana kenaikan peringkat hutang Indonesia yang sepertinya berpeluang dinaikkan oleh S&P (Standard & Poor’s) maupun Moody’s membuka ruang akan adanya penguatan IHSG lebih lanjut. Kita perlu mengetahui dampak lanjutan pembatasan BBM, namun disaat yang sama kita memiliki obat penangkal dari dampak negatif pembatasan BBM tersebut.
Pembatasan BBM menjadi fokus utama kedepan. Selain sentimen internal sejumlah sentimen eksternal muncul bagaikan gelombang laut pasang yang sulit untuk dihindari. Krisis eropa yang diperkirakan akan mencapai klimaksnya di tahun 2012 ini akan tetap menghantui pelaku pasar saham di Indonesia. Kalau Indonesia memperoleh hadiah dari kenaikan peringkat utang. Disejumlah negara di eropa, lembaga pemeringkat utang justru bagaikan berlomba-lomba untuk memangkas rating utang.
Bencana tersebut diyakini masih akan terus berlanjut di tahun 2012 ini, Yunani, Portugal, Irlandia, Italia dan Spanyol menjadi korban-korban sebelumnya. Selanjutnya lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poor’s menebarkan ancaman akan memangkas peringkat utang jangka panjang menyusul meningkatnya tekanan sistemik di kawasan eropa. Selain Eropa, S&P sebelumnya juga memangkas peringkat utang Amerika Serikat.
Berbagai langkah telah dilakukan untuk memerangi krisis, namun apa yang didapat? Jalan keluar dari krisis bagaikan menemukan jalan buntu meskipun telah dilakukan sejumlah langkah-langkah krusial seperti Bailout yang datang silih berganti. Hutang Yunani tidak lama lagi akan jatuh tempo. Kita tentunya pesimis Yunani akan mampu menyelesaikan permasalahan hutangnya tersebut. Ini akan berdampak buruk bagi kinerja harga saham, potensi IHSG mengalami kerugian sangat terbuka.
Bila bicara ekonomi dan harga saham, selain Eropa dan Amerika yang terus terkait dengan permasalahan klasiknya. Ada satu negara lain yang menjadi perhatian yaitu China dan Hongkong. Eropa, Amerika dan China tetap akan menjadi acuan investor dalam melihat ekspektasi kinerja saham kedepan. China menjadi tumpuan agar ekonomi dunia terus berputar.
Namun, ada masalah lain yang akan menjadi ancaman serius di tahun 2012 yakni rencana AS yang akan menginvasi Iran. Harga minyak berpotensi naik, suhu politik yang panas akan meningkatkan ketegangan di pasar saham. Kita tidak mengetahui secara pasti akhir dari krisis tersebut, namun bila itu terjadi maka akan memperburuk jalan IHSG menuju 5000.
Dibutuhkan Kreatifitas Agar Penyerapan Anggaran Tinggi
Medan Bisnis, 2 Januari 2012
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan estimasi penyerapan anggaran oleh pemerintah akan meleset akhir tahun ini. Realisasi penyerapan anggaran jauh lebih rendah dari defisit yang dianggarkan pemerintah sebesar 2.1%. Menkeu menyatakan penyerapan anggaran hanya sekitar 1.5 – 1.7% dari defisit produk domestik bruto (PDB).
Dengan kondisi tersebut pemerintah memiliki kelebihan dana yang tidak terpakai. Hal ini mencerminkan buruknya kinerja pemerintah dalam membangun perekonomian. Pemerintah kita kurang kreatif dalam memanfaatkan anggaran yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan perubahan yang mendasar mengingat tantangan di tahun 2012 sangat besar. Selain itu, penyerapan anggaran yang rendah berkorelasi terhadap pembangunan ekonomi yang lambat.
Peran pemerintah sangat vital dalam proses pembangunan ekonomi, sangat jauh bila dibandingkan dengan peran swasta. Pemerintah sebenarnya memiliki badan usaha yang bisa menopang perekonomian. Namun, bila semua sektor perekonomian tidak mampu dimanfaatkan, maka peran swasta mutlak diperlukan sehingga sinergi dari keduanya menjadi optimal.
Namun, kuncinya tetap ada di pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun sayangnya, hambatan yang dialami swasta terkait dengan investasi juga belum sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Birokrasi yang panjang, ketidakpastian hukum, korupsi hingga buruknya infrastruktur masih menyisahkan masalah bagi pemerintah.
Selain itu, lambannya penyerapan anggaran juga sering dikaitkan dengan proses pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan oleh KPK. Sejumlah kepala daerah pernah mengungkapkan ketakutannya untuk menggunakan anggaran karena takut dijadikan tersangka korupsi. Ketakutan tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Selama penggunaan anggaran bisa dipertanggung jawabkan, tentunya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pemerintah saat ini benar-benar sangat berhati-hati dalam pengguanaan anggaran agar tidak terjebak dalam tindakan korupsi.
Alasan ketakutan tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh. Apakah memang benar penyelenggara pemerintah memang takut, atau justru tidak menggunakan anggaran karena proyek pembangunan tidak memberikan ‘keuntungan” lebih. Ruang gerak yang kian sempit untuk melakukan tindakan korupsi bisa saja menjadi alasan yang sesungguhnya. Dan bila itu yang terjadi, maka jelas rakyat yang dirugikan.
Sering terjadinya revisi tentang perencanaan anggaran seperti terjadinya APBN-P (APBN Perubahan) turut membuat ketidakpastian dalam alokasi anggaran terjadi atau berubah-ubah. Bila perubahan APBN hanya seputar asumsi indikator ekonomi makro mungkin dampaknya tidak akan begitu signifikan. Namun, yang menjadi permasalahan bila indikator ekonomi makro berubah, maka anggaran yang ditetapkan juga harus menyesuaikan rancangan perubahan tersebut.
Proses politik juga memberikan kontribusi atas lambatnya penyerapan anggaran. Anggaran yang ditetapkan harus melalui persetujuan dari DPR. Selain dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang proyek pembangunan itu sendiri, dan sangat terbuka terjadinya konflik kepentingan di DPR. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas masih dalam proses pembuatan anggaran, belum pada tahap implementasi di lapangan.
Baik Pemerintah, DPR, maupun eksekutor proyek pembangunan seperti KADIN (Kamar Dagang Indonesia) seharusnya menyadari segala bentuk kekurangan yang terjadi saat ini. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menunda atau menyalahkan kenapa penyerapan anggaran selalu lebih kecil dari yang di targetkan.
Sudah semestinya ada semacam hukuman (punish) dan penghargaan (reward) bagi semua pihak yang ikut dalam proses pembangunan. Tahun 2012 merupakan momentum bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian tetap tumbuh meski tengah dilanda badai hebat. Perlu semacam keseragaman pendapat yang segera demi kepentingan bangsa.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan estimasi penyerapan anggaran oleh pemerintah akan meleset akhir tahun ini. Realisasi penyerapan anggaran jauh lebih rendah dari defisit yang dianggarkan pemerintah sebesar 2.1%. Menkeu menyatakan penyerapan anggaran hanya sekitar 1.5 – 1.7% dari defisit produk domestik bruto (PDB).
Dengan kondisi tersebut pemerintah memiliki kelebihan dana yang tidak terpakai. Hal ini mencerminkan buruknya kinerja pemerintah dalam membangun perekonomian. Pemerintah kita kurang kreatif dalam memanfaatkan anggaran yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan perubahan yang mendasar mengingat tantangan di tahun 2012 sangat besar. Selain itu, penyerapan anggaran yang rendah berkorelasi terhadap pembangunan ekonomi yang lambat.
Peran pemerintah sangat vital dalam proses pembangunan ekonomi, sangat jauh bila dibandingkan dengan peran swasta. Pemerintah sebenarnya memiliki badan usaha yang bisa menopang perekonomian. Namun, bila semua sektor perekonomian tidak mampu dimanfaatkan, maka peran swasta mutlak diperlukan sehingga sinergi dari keduanya menjadi optimal.
Namun, kuncinya tetap ada di pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun sayangnya, hambatan yang dialami swasta terkait dengan investasi juga belum sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Birokrasi yang panjang, ketidakpastian hukum, korupsi hingga buruknya infrastruktur masih menyisahkan masalah bagi pemerintah.
Selain itu, lambannya penyerapan anggaran juga sering dikaitkan dengan proses pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan oleh KPK. Sejumlah kepala daerah pernah mengungkapkan ketakutannya untuk menggunakan anggaran karena takut dijadikan tersangka korupsi. Ketakutan tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Selama penggunaan anggaran bisa dipertanggung jawabkan, tentunya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Pemerintah saat ini benar-benar sangat berhati-hati dalam pengguanaan anggaran agar tidak terjebak dalam tindakan korupsi.
Alasan ketakutan tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh. Apakah memang benar penyelenggara pemerintah memang takut, atau justru tidak menggunakan anggaran karena proyek pembangunan tidak memberikan ‘keuntungan” lebih. Ruang gerak yang kian sempit untuk melakukan tindakan korupsi bisa saja menjadi alasan yang sesungguhnya. Dan bila itu yang terjadi, maka jelas rakyat yang dirugikan.
Sering terjadinya revisi tentang perencanaan anggaran seperti terjadinya APBN-P (APBN Perubahan) turut membuat ketidakpastian dalam alokasi anggaran terjadi atau berubah-ubah. Bila perubahan APBN hanya seputar asumsi indikator ekonomi makro mungkin dampaknya tidak akan begitu signifikan. Namun, yang menjadi permasalahan bila indikator ekonomi makro berubah, maka anggaran yang ditetapkan juga harus menyesuaikan rancangan perubahan tersebut.
Proses politik juga memberikan kontribusi atas lambatnya penyerapan anggaran. Anggaran yang ditetapkan harus melalui persetujuan dari DPR. Selain dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang proyek pembangunan itu sendiri, dan sangat terbuka terjadinya konflik kepentingan di DPR. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas masih dalam proses pembuatan anggaran, belum pada tahap implementasi di lapangan.
Baik Pemerintah, DPR, maupun eksekutor proyek pembangunan seperti KADIN (Kamar Dagang Indonesia) seharusnya menyadari segala bentuk kekurangan yang terjadi saat ini. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menunda atau menyalahkan kenapa penyerapan anggaran selalu lebih kecil dari yang di targetkan.
Sudah semestinya ada semacam hukuman (punish) dan penghargaan (reward) bagi semua pihak yang ikut dalam proses pembangunan. Tahun 2012 merupakan momentum bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian tetap tumbuh meski tengah dilanda badai hebat. Perlu semacam keseragaman pendapat yang segera demi kepentingan bangsa.
Meramal Ekonomi Tahun 2012
Medan Bisnis, 27 Desember 2011
Tanpa terasa kita telah berda di penghujung tahun 2011. Merupakan tahun yang menjadi pertanda kemungkinan memburuknya kondisi perekonomian tahun 2012 mendatang. Di tahun 2011 kita dihadapkan pada memburuknya ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika. Parahnya kondisi tersebut kian hari kian memburuk dan akan “diwariskan” ke tahun 2012 mendatang.
Pasar keuangan kita juga ikut mengalami hal yang sama walaupun sektor riil masih menjanjikan dan mampu tetap tumbuh hingga hari ini. Kita memang benar-benar harus mandiri menghadapi perekonomian dunia yang tengah tidak bersahabat. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut dalam 3 sampai 5 tahun mendatang.
Tugas berat tahun 2012 sudah pasti tidak bisa terelakan. Walaupun sejauh ini kita dinilai masih mampu menghadapi krisis, namun bila salah kebijakan maka bisa saja tahun 2012 menjadi petaka awal bagi perekonomian kita di masa yang akan datang. Sejumlah strategi terus dipersiapkan, mulai dari Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) hingga anggaran yang super gede untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki semua sektor yang dinilai bisa menghambat investasi di negeri ini.
Dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini, menarik untuk memprediksi semua kemungkinan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mendatang. Kebiasaan unik ini selalu dilakukan oleh kebanyakan analis yang ditujukan agar membantu kita dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.
Diawali dengan keadaan internal yang menghambat aliran investasi yaitu korupsi. Korupsi itu sama dengan biaya tinggi, investor sejauh ini mengapresiasi proses penyelesaian korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan konsistensi untuk terus mengurangi korupsi, maka kita optimis tahun 2012 mendatang pembasmian korupsi akan terus berjalan dan akan terus meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia.
Untuk sejumlah indikator ekonomi makro, di tahun 2012 mendatang ekonomi kita masih sangat atraktif meskipun indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto proyeksinya di turunkan. PDB diperkirkan akan melambat menjadi 6.3% s.d. 6.7% di tahun 2012 mendatang. Yang menarik adalah inflasi yang diperkirakan akan melemah sehingga nilai pertumbuhan PDB akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2011.
Untuk nilai tukar Rupiah sepertinya tidak akan mengalami fluktuasi yang tajam. Rupiah diperkirakan akan tetap stabil seperti tahun 2011 karena di topang oleh membaiknya peringkat utang Indonesia sehingga akan berdampak pada banjirnya likuiditas dan nantinya akan membuat Rupiah bergerak menguat.
Dari sisi eksternal, Ekspor menjadi ancaman serius karena pertumbuhan ekonomi dunia yang terus melambat. Ekspor sangat bergantung pada kebutuhan impor Negara mitra dagang kita. Sejauh ini pasar di Eropa dan Amerika mengalami kontraksi dan menurunkan ekspor kita. Namun, dikarenakan ekspor kita masih berbasis pada ekspor hasil bumi yang memiliki elastisitas yang kecil, besar kemungkinan nilai ekspor kita tidak akan terkoreksi tajam.
Sehingga ekonomi kita diyakini masih akan terus tumbuh kendati ekspor akan mengalami penurunan. Tipikal masyarakat kita yang lebih gemar berbelanja daripada menabung juga akan memberikan nilai tersendiri. Ekonomi kita yang ditopang oleh konsumsi domestik yang tinggi akan menjadi penyelamat bagi ekonomi kita untuk tetap bertahan dari krisis.
Optimis adalah jawaban terhadap ramalan/prediksi ekonomi kita kedepan. Bayangkan bila kita tidak optimis, maka kita tidak akan memiliki alasan yang kuat untuk terus bergerak maju ditengah pesimisme seperti saat ini. Karena masa depan kita akan lebih baik bila berada di tangan orang-orang yang optimis.
Tanpa terasa kita telah berda di penghujung tahun 2011. Merupakan tahun yang menjadi pertanda kemungkinan memburuknya kondisi perekonomian tahun 2012 mendatang. Di tahun 2011 kita dihadapkan pada memburuknya ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika. Parahnya kondisi tersebut kian hari kian memburuk dan akan “diwariskan” ke tahun 2012 mendatang.
Pasar keuangan kita juga ikut mengalami hal yang sama walaupun sektor riil masih menjanjikan dan mampu tetap tumbuh hingga hari ini. Kita memang benar-benar harus mandiri menghadapi perekonomian dunia yang tengah tidak bersahabat. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut dalam 3 sampai 5 tahun mendatang.
Tugas berat tahun 2012 sudah pasti tidak bisa terelakan. Walaupun sejauh ini kita dinilai masih mampu menghadapi krisis, namun bila salah kebijakan maka bisa saja tahun 2012 menjadi petaka awal bagi perekonomian kita di masa yang akan datang. Sejumlah strategi terus dipersiapkan, mulai dari Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) hingga anggaran yang super gede untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki semua sektor yang dinilai bisa menghambat investasi di negeri ini.
Dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini, menarik untuk memprediksi semua kemungkinan ekonomi yang terjadi di tahun 2012 mendatang. Kebiasaan unik ini selalu dilakukan oleh kebanyakan analis yang ditujukan agar membantu kita dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.
Diawali dengan keadaan internal yang menghambat aliran investasi yaitu korupsi. Korupsi itu sama dengan biaya tinggi, investor sejauh ini mengapresiasi proses penyelesaian korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan konsistensi untuk terus mengurangi korupsi, maka kita optimis tahun 2012 mendatang pembasmian korupsi akan terus berjalan dan akan terus meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia.
Untuk sejumlah indikator ekonomi makro, di tahun 2012 mendatang ekonomi kita masih sangat atraktif meskipun indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto proyeksinya di turunkan. PDB diperkirkan akan melambat menjadi 6.3% s.d. 6.7% di tahun 2012 mendatang. Yang menarik adalah inflasi yang diperkirakan akan melemah sehingga nilai pertumbuhan PDB akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2011.
Untuk nilai tukar Rupiah sepertinya tidak akan mengalami fluktuasi yang tajam. Rupiah diperkirakan akan tetap stabil seperti tahun 2011 karena di topang oleh membaiknya peringkat utang Indonesia sehingga akan berdampak pada banjirnya likuiditas dan nantinya akan membuat Rupiah bergerak menguat.
Dari sisi eksternal, Ekspor menjadi ancaman serius karena pertumbuhan ekonomi dunia yang terus melambat. Ekspor sangat bergantung pada kebutuhan impor Negara mitra dagang kita. Sejauh ini pasar di Eropa dan Amerika mengalami kontraksi dan menurunkan ekspor kita. Namun, dikarenakan ekspor kita masih berbasis pada ekspor hasil bumi yang memiliki elastisitas yang kecil, besar kemungkinan nilai ekspor kita tidak akan terkoreksi tajam.
Sehingga ekonomi kita diyakini masih akan terus tumbuh kendati ekspor akan mengalami penurunan. Tipikal masyarakat kita yang lebih gemar berbelanja daripada menabung juga akan memberikan nilai tersendiri. Ekonomi kita yang ditopang oleh konsumsi domestik yang tinggi akan menjadi penyelamat bagi ekonomi kita untuk tetap bertahan dari krisis.
Optimis adalah jawaban terhadap ramalan/prediksi ekonomi kita kedepan. Bayangkan bila kita tidak optimis, maka kita tidak akan memiliki alasan yang kuat untuk terus bergerak maju ditengah pesimisme seperti saat ini. Karena masa depan kita akan lebih baik bila berada di tangan orang-orang yang optimis.
Fitch Ratings, MP3EI Dan Indeks Bursa
Medan Bisnis, 19 Desember 2011
Menjelang akhir tahun 2011, Indonesia sudah dinaikkan peringkatnya oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dari sebelumnya BB+ menjadi BBB-. Walaupun peringkat layak investasi tersebut masih duduk di level yang paling bawah, namun ini merupakan awal yang baik bagi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Peningkatan peringkat tersebut berdampak pada penguatan Indeks Harga Saham Gabungan yang ditutup naik pada akhir pekan kemarin.
Semua ini diluar ekspektasi pasar sebelumnya, karena kenaikan peringkat datang lebih cepat dari estimasi sebelumnya yakni awal tahun 2012. Meskipun pada dasarnya pelaku pasar telah mengetahui wacana kenaikan peringkat sehingga banyak yang memperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap Indeks Bursa. Kenaikan peringkat tersebut merupakan yang pertama setelah tahun 1997 silam, sesaat sebelum kita masuk dalam krisis ekonomi.
Tapi kita tenang saja, kita bukan tengah menghadapi krisis seperti yang terjadi di Eropa. Kenaikan peringkat tersebut bisa kita pertahankan hingga dalam tempo yang panjang. Terlebih kita memiliki program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang dicanangkan Presiden SBY pada 26 Mei 2011, sebagai sarana untuk menambah akselerasi pembangunan di Indonesia.
Visi dari MP3EI diselaraskan dengan visi pembangunan nasional yaitu “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Target dari MP3EI adalah menjadikan Indonesia menjadi Negara maju di tahun 2025 dengan pendapatan perkapita diatas US$ 14.000, bandingkan dengan saat ini yang masih dikisaran US$ 4.000. Target tersebut bukan merupakan target yang muluk-muluk, karena kita didukung oleh sumber daya alam melimpah dan jumlah penduduk yang besar. Kebijakan yang pro pertumbuhan menjadi kunci keberhasilan selanjutnya.
Konsekuensi dari rencana besar Indonesia tersebut adalah dibutuhkannya modal yang signifikan untuk dibelanjakan. Pemerintah telah menganggarkan Rp 4.012 triliun yang disebar ke enam Koridor Ekonomi (KE). Wilayah yang mendapatkan kucuruan dana pembangunan tersebut yakni Sumatera Rp 714 triliun (18 persen), Jawa Rp 1.290 triliun (32 persen), Kalimantan Rp 945 triliun (24 persen), Sulawesi Rp 309 triliun (8 persen), Bali - Nusa Tenggara Rp 133 triliun (3 persen) dan Papua - Kepulauan Maluku Rp 622 triliun (15 persen).
Peran Swasta, Pemerintah dan BUMN turut andil dalam pembangunan tersebut. Belanja pemerintah tersebut sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Dan bila kita kaitkan dengan Indeks Bursa Saham, maka saham-saham yang bergerak pada jasa konstruksi seperti WIKA, PTPP maupun ADHI tentunya memiliki tren penguatan dalam jangka panjang. Ditambah dengan kenaikan peringkat, maka besar kemungkinan IHSG akan terus membentuk tren naik walaupun menghadapi masa sulit tahun 2012 mendatang.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga diatas 6.3% walaupun diperkirakan akan mengalami penyusutan pada tahun 2012 mendatang. Kekhawatiran tersebut bisa saja salah bila nantinya MP3EI mampu menjadi motor pertumbuhan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sehingga tahun depan ekonomi Indonesia masih akan mengalami kejutan-kejutan manis. Karena sebenarnya ekonomi kita tidak begitu bergantung pada ekspor.
Indeks Bursa Saham akan banyak dipengaruhi kondisi eksternal, kecil kemungkinan IHSG akan dipengaruhi kondisi negatif domestik. Tahun 2012 akan menjadi tahun kelam bagi industri keuangan di Eropa dan Amerika. Dampaknya pasti akan kita rasakan disini, namun kita pasti mampu meminimalisir dampak negatifnya. Terlebih bila nanti S&P dan Moody’s juga menaikan rating utang Indonesia.
Dengan jumlah dana yang telah dianggarkan untuk percepatan pembangunan ekonomi. Yang perlu dikendalikan selanjutnya adalah laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak akan pernah mencapai titik maksimal dan akan sia-sia jika justru inflasi naik tinggi. Tren akhir-akhir ini inflasi terus bergerak turun dan pertumbuhan ekonomi masih membentuk tren naik. Ini sebuah pertanda bagus seperti halnya yang terjadi di Negara maju, dimana pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan inflasi rendah.
Bila Pertumbuhan ekonomi fantastis, MP3EI berjalan sesuai dengan misi dan visi. Maka Lembaga pemeringkat dunia akan terus menaikkan rating Indonesia dan Indeks Bursa pastinya akan terus membentuk tren naik dalam jangka panjang. Itu Pasti.
Menjelang akhir tahun 2011, Indonesia sudah dinaikkan peringkatnya oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dari sebelumnya BB+ menjadi BBB-. Walaupun peringkat layak investasi tersebut masih duduk di level yang paling bawah, namun ini merupakan awal yang baik bagi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Peningkatan peringkat tersebut berdampak pada penguatan Indeks Harga Saham Gabungan yang ditutup naik pada akhir pekan kemarin.
Semua ini diluar ekspektasi pasar sebelumnya, karena kenaikan peringkat datang lebih cepat dari estimasi sebelumnya yakni awal tahun 2012. Meskipun pada dasarnya pelaku pasar telah mengetahui wacana kenaikan peringkat sehingga banyak yang memperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap Indeks Bursa. Kenaikan peringkat tersebut merupakan yang pertama setelah tahun 1997 silam, sesaat sebelum kita masuk dalam krisis ekonomi.
Tapi kita tenang saja, kita bukan tengah menghadapi krisis seperti yang terjadi di Eropa. Kenaikan peringkat tersebut bisa kita pertahankan hingga dalam tempo yang panjang. Terlebih kita memiliki program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang dicanangkan Presiden SBY pada 26 Mei 2011, sebagai sarana untuk menambah akselerasi pembangunan di Indonesia.
Visi dari MP3EI diselaraskan dengan visi pembangunan nasional yaitu “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Target dari MP3EI adalah menjadikan Indonesia menjadi Negara maju di tahun 2025 dengan pendapatan perkapita diatas US$ 14.000, bandingkan dengan saat ini yang masih dikisaran US$ 4.000. Target tersebut bukan merupakan target yang muluk-muluk, karena kita didukung oleh sumber daya alam melimpah dan jumlah penduduk yang besar. Kebijakan yang pro pertumbuhan menjadi kunci keberhasilan selanjutnya.
Konsekuensi dari rencana besar Indonesia tersebut adalah dibutuhkannya modal yang signifikan untuk dibelanjakan. Pemerintah telah menganggarkan Rp 4.012 triliun yang disebar ke enam Koridor Ekonomi (KE). Wilayah yang mendapatkan kucuruan dana pembangunan tersebut yakni Sumatera Rp 714 triliun (18 persen), Jawa Rp 1.290 triliun (32 persen), Kalimantan Rp 945 triliun (24 persen), Sulawesi Rp 309 triliun (8 persen), Bali - Nusa Tenggara Rp 133 triliun (3 persen) dan Papua - Kepulauan Maluku Rp 622 triliun (15 persen).
Peran Swasta, Pemerintah dan BUMN turut andil dalam pembangunan tersebut. Belanja pemerintah tersebut sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Dan bila kita kaitkan dengan Indeks Bursa Saham, maka saham-saham yang bergerak pada jasa konstruksi seperti WIKA, PTPP maupun ADHI tentunya memiliki tren penguatan dalam jangka panjang. Ditambah dengan kenaikan peringkat, maka besar kemungkinan IHSG akan terus membentuk tren naik walaupun menghadapi masa sulit tahun 2012 mendatang.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga diatas 6.3% walaupun diperkirakan akan mengalami penyusutan pada tahun 2012 mendatang. Kekhawatiran tersebut bisa saja salah bila nantinya MP3EI mampu menjadi motor pertumbuhan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sehingga tahun depan ekonomi Indonesia masih akan mengalami kejutan-kejutan manis. Karena sebenarnya ekonomi kita tidak begitu bergantung pada ekspor.
Indeks Bursa Saham akan banyak dipengaruhi kondisi eksternal, kecil kemungkinan IHSG akan dipengaruhi kondisi negatif domestik. Tahun 2012 akan menjadi tahun kelam bagi industri keuangan di Eropa dan Amerika. Dampaknya pasti akan kita rasakan disini, namun kita pasti mampu meminimalisir dampak negatifnya. Terlebih bila nanti S&P dan Moody’s juga menaikan rating utang Indonesia.
Dengan jumlah dana yang telah dianggarkan untuk percepatan pembangunan ekonomi. Yang perlu dikendalikan selanjutnya adalah laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak akan pernah mencapai titik maksimal dan akan sia-sia jika justru inflasi naik tinggi. Tren akhir-akhir ini inflasi terus bergerak turun dan pertumbuhan ekonomi masih membentuk tren naik. Ini sebuah pertanda bagus seperti halnya yang terjadi di Negara maju, dimana pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan inflasi rendah.
Bila Pertumbuhan ekonomi fantastis, MP3EI berjalan sesuai dengan misi dan visi. Maka Lembaga pemeringkat dunia akan terus menaikkan rating Indonesia dan Indeks Bursa pastinya akan terus membentuk tren naik dalam jangka panjang. Itu Pasti.
Langkah Konkrit Yang Tak Kunjung Datang
Medan Bisnis, 12 Desember 2011
Indeks Harga Saham Gabungan kembali terkoreksi pada perdagangan akhir minggu kemarin. Pelemahan IHSG memang tak sebesar pelemahan indeks bursa di Asia, khususnya Hang Seng yang turun 2.73%. Pelemahan indeks bursa tersebut masih dihembuskan oleh sentimen negatif dari penyelesaian krisis di Eropa. Walaupun pada pertemuan konferensi Tingkat Tinggi Eropa merumuskan sejumlah langkah penyelamatan, namun langkah tersebut dinilai sebagai penyelamatan sementara saja.
Bank Sentral Eropa (ECB) juga berubah haluan, dari yang sebelumnya menyatakan akan melakukan pembelian obligasi negara-negara anggota Euro, justru akhir-akhir ini mengeaskan tidak akan membeli obligasi pemerintah secara agresif. Berbeda dengan harapan pasar yang banyak berharap agar ECB menggelontorkan uang guna membantu mengurangi beban negara anggota Eropa yang sedang dilanda krisis.
Bukan hanya itu, sentimen negatif lainnya adalah penolakan Inggris untuk masuk dalam kesatuan fiskal. Inggris menilai pakta kesepakatan bersama tersebut tidak menguntungkan bagi Inggris. Inggris dinilai sebagai pusat kekuatan ekonomi Eropa. Kesepakatan untuk menjaga defisit struktural 0.5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tentunya sama saja membuat inggris kurang bisa berekspansi lebih bebas untuk perekonomiannya, dan secara logika tentunya akan menjadi bumerang bagi perekonomian eropa secara keseluruhan nantinya.
Setelah sentimen negative dari ECB dan Inggris, selanjutnya penurunan peringkat beberapa Bank besar di Perancis seperti Credit Agricole, BNP Paribas, dan Societe Generale oleh lembaga pemeringkat Moody’s turut memperburuk kondisi ekonomi Eropa. Penurunan peringkat tersebut berujung pada pergerakan harga saham Perbankan di Indonesia yang cenderung turun.
Keputusan lainnya dalam KTT Eropa yaitu menghentikan keterlibatan swasta dalam penyelesaian hutang dan lebih mengandalakan dana talangan dari International Monetery Fund (IMF). Begitulah rupa dari perekonomian Eropa saat ini. Bisa dipastika Eropa sulit untuk bangkit dalam waktu singkat. Namun, bagaimana eskalasi eropa tersebut akan mempengaruhi pasar keuangan dunia.
Ketidakpastian yang muncul akibat krisis di eropa tentunya sangat berpengaruh bagi keputusan investor di dunia. Pelaku pasar masih menganggap US Dolar sebagai mata uang yang aman untuk dipegang di saat ekonomi sedang tidak menentu. Alhasil, Rupiah cenderung melemah dan Indeks Harga Saham di BEI mengelami tekanan. Tekanan-tekanan tersebut akan terus berlanjut bila Eropa masih berkutat pada langkah-langkah penyelamatan yang sejauh ini masih diragukan efektifitasnya.
Gambaran akan perekonomian di Tahun 2012 memang cukup suram. Seperti tidak ada acuan yang pasti dari negara-negara besar yang mampu menjadi lokomotif ekonomi dunia. Indonesia juga harus membangun sentimennya sendiri di tahun 2012 mendatang. Bila mengharapkan sentimen dari China, terlalu berlebihan. China juga akan mengalami penurunan pada perekonomiannya karena juga masih negara-negara yang sedang dilanda krisis menjadi salah satu tujuannya.
Kita akan berdiri sendiri membangun sentimen yang baik walaupun masih sangat rentan terhadap sentimen eksternal. ASEAN saat ini menjadi pusat perhatian manakala tidak ada tempat lagi yang lebih menjanjikan sebagai tempat investasi. Indonesia menjadi salah satu lokomotifnya yang paling besar. Ini merupakan kesempatan emas. Bila pasar menilai pertumbuhan negara di emerging market menjadi alternatif, maka sebenarnya kita berkesempatan membentuk paradigma bahwa Rupiah juga bisa di jadikan safe haven.
Disadarin atau tidak, derasnya aliran dana yang masuk ke sistem keuangan kita sudah menunjukan bahwa kita merupakan negara yang bisa diasumsikan sebagai safe haven setidaknya untuk saat ini. Sejauh ini apa yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar adalah ketidakpastian arah dari penyelesaian krisis di Eropa, serta berapa besar akan berpengaruh ke Indonesia. Hal tersebut tentunya yang membuat investor sulit dalam membuat keputusan. Walaupun kepastian tersebut sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja.
Namun, bila semua kondisi mulai bermuara dengan suatu kepastian, maka selanjutnya kita hanya akan dihadapkan pada pengelolaan resiko. Lebih baik kita langsung dihadapkan dengan kondisi seburuk-buruknya kemungkinan penyelesaian krisis eropa daripada hanya menunggu dan pasif terhadap keputusan apa yang akan diambil. Kenapa? Karena lebih mudah mengambil keputusan di seburuk-buruknya kondisi ekonomi, dibandingkan membuat keputusan di tengah ketidakpastian penyelesaian krisis itu sendiri.
Indeks Harga Saham Gabungan kembali terkoreksi pada perdagangan akhir minggu kemarin. Pelemahan IHSG memang tak sebesar pelemahan indeks bursa di Asia, khususnya Hang Seng yang turun 2.73%. Pelemahan indeks bursa tersebut masih dihembuskan oleh sentimen negatif dari penyelesaian krisis di Eropa. Walaupun pada pertemuan konferensi Tingkat Tinggi Eropa merumuskan sejumlah langkah penyelamatan, namun langkah tersebut dinilai sebagai penyelamatan sementara saja.
Bank Sentral Eropa (ECB) juga berubah haluan, dari yang sebelumnya menyatakan akan melakukan pembelian obligasi negara-negara anggota Euro, justru akhir-akhir ini mengeaskan tidak akan membeli obligasi pemerintah secara agresif. Berbeda dengan harapan pasar yang banyak berharap agar ECB menggelontorkan uang guna membantu mengurangi beban negara anggota Eropa yang sedang dilanda krisis.
Bukan hanya itu, sentimen negatif lainnya adalah penolakan Inggris untuk masuk dalam kesatuan fiskal. Inggris menilai pakta kesepakatan bersama tersebut tidak menguntungkan bagi Inggris. Inggris dinilai sebagai pusat kekuatan ekonomi Eropa. Kesepakatan untuk menjaga defisit struktural 0.5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tentunya sama saja membuat inggris kurang bisa berekspansi lebih bebas untuk perekonomiannya, dan secara logika tentunya akan menjadi bumerang bagi perekonomian eropa secara keseluruhan nantinya.
Setelah sentimen negative dari ECB dan Inggris, selanjutnya penurunan peringkat beberapa Bank besar di Perancis seperti Credit Agricole, BNP Paribas, dan Societe Generale oleh lembaga pemeringkat Moody’s turut memperburuk kondisi ekonomi Eropa. Penurunan peringkat tersebut berujung pada pergerakan harga saham Perbankan di Indonesia yang cenderung turun.
Keputusan lainnya dalam KTT Eropa yaitu menghentikan keterlibatan swasta dalam penyelesaian hutang dan lebih mengandalakan dana talangan dari International Monetery Fund (IMF). Begitulah rupa dari perekonomian Eropa saat ini. Bisa dipastika Eropa sulit untuk bangkit dalam waktu singkat. Namun, bagaimana eskalasi eropa tersebut akan mempengaruhi pasar keuangan dunia.
Ketidakpastian yang muncul akibat krisis di eropa tentunya sangat berpengaruh bagi keputusan investor di dunia. Pelaku pasar masih menganggap US Dolar sebagai mata uang yang aman untuk dipegang di saat ekonomi sedang tidak menentu. Alhasil, Rupiah cenderung melemah dan Indeks Harga Saham di BEI mengelami tekanan. Tekanan-tekanan tersebut akan terus berlanjut bila Eropa masih berkutat pada langkah-langkah penyelamatan yang sejauh ini masih diragukan efektifitasnya.
Gambaran akan perekonomian di Tahun 2012 memang cukup suram. Seperti tidak ada acuan yang pasti dari negara-negara besar yang mampu menjadi lokomotif ekonomi dunia. Indonesia juga harus membangun sentimennya sendiri di tahun 2012 mendatang. Bila mengharapkan sentimen dari China, terlalu berlebihan. China juga akan mengalami penurunan pada perekonomiannya karena juga masih negara-negara yang sedang dilanda krisis menjadi salah satu tujuannya.
Kita akan berdiri sendiri membangun sentimen yang baik walaupun masih sangat rentan terhadap sentimen eksternal. ASEAN saat ini menjadi pusat perhatian manakala tidak ada tempat lagi yang lebih menjanjikan sebagai tempat investasi. Indonesia menjadi salah satu lokomotifnya yang paling besar. Ini merupakan kesempatan emas. Bila pasar menilai pertumbuhan negara di emerging market menjadi alternatif, maka sebenarnya kita berkesempatan membentuk paradigma bahwa Rupiah juga bisa di jadikan safe haven.
Disadarin atau tidak, derasnya aliran dana yang masuk ke sistem keuangan kita sudah menunjukan bahwa kita merupakan negara yang bisa diasumsikan sebagai safe haven setidaknya untuk saat ini. Sejauh ini apa yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar adalah ketidakpastian arah dari penyelesaian krisis di Eropa, serta berapa besar akan berpengaruh ke Indonesia. Hal tersebut tentunya yang membuat investor sulit dalam membuat keputusan. Walaupun kepastian tersebut sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja.
Namun, bila semua kondisi mulai bermuara dengan suatu kepastian, maka selanjutnya kita hanya akan dihadapkan pada pengelolaan resiko. Lebih baik kita langsung dihadapkan dengan kondisi seburuk-buruknya kemungkinan penyelesaian krisis eropa daripada hanya menunggu dan pasif terhadap keputusan apa yang akan diambil. Kenapa? Karena lebih mudah mengambil keputusan di seburuk-buruknya kondisi ekonomi, dibandingkan membuat keputusan di tengah ketidakpastian penyelesaian krisis itu sendiri.
Peringkat Utang, Dilema dan Manfaatnya
Medan Bisnis, 5 Desember 2011
Kita seharusnya menyadari bahwa sekalipun kita sedang bernasib baik, pasti ada sesuatu hal yang telah dikorbankan untuk mendapatkannya dan kebanyakan nasib baik tersebut memiliki aturan dalam bentuk resiko yang bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi malapetaka nantinya. Dan bila malapateka yang datang maka tentunya usaha yang dilakukan agar bernasib baik tersebut akan menjadi sia-sia.
Nasib baik sepertinya juga akan memihak pada Indonesia. Sejumlah gerbakan maupun langkah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kemiskinan dan mengajak investor untuk berinvestasi di Indonesia sepertinya akan menjadi kenyataan di tahun 2012. Sebuah kabar yang amat membahagiakan kita semua.
Bentuk investasi yang kita harapkan adalah masuknya investasi di sektor riil dan bukan hanya di sektor keuangan semata. Karena sektor riil merupakan satu-satunya fondasi untuk membangun ekonomi bangsa kita dengan kokoh. Namun, bila investasi lebih banyak masuk ke pasar keuangan maka sebenarnya kita menjadi tempat yang bisa dikatakan “surga’ bagi orang asing dan esensinya kita kurang menerima manfaat dari bentuk investasi seperti itu.
Nah apa sih sebenarnya nasib atau kabar baik kita itu sebenarnya?. Jawabannya datang dari lembaga pemeringkat pemeringkat dunia yang akan menaikkan peringkat utang kita. Peningkatan rating berarti Indonesia memiliki daya saing yang lebih baik di mata internasional dalam mencari sumber pendanaan yang murah. Yang nantinya akan berujung pada meningkatnya daya saing bangsa.
Peningkatan peringkat kita yang masuk dalam layak investasi seharusnya dicermati bukan sebagai suatu kepastian akan keberlangsungan pembangunan yang terus berkesinambungan tanpa melalui hambatan. Karena pada dasarnya peningkatan rating utang Indonesia itu juga memiliki resiko yang justru akan menjadi boomerang bagi perekonomian kita sendiri. Awal yang indah belum tentu akan berakhir dengan sesuatu keindahan pula.
Perbaikan nasib karena ada peningkatan peringkat hutang memang menjanjikan banyak hal, dengan sejumlah resiko yang siap menghilangkan semua awal yang indah. Dan yang paling serius adalah kemungkinan krisis itu justru memiliki potensi yang lebih besar di saat ekonomi itu mengalami pertumbuhan.
Peningkatan peringkat nantinya akan memicu pertumbuhan walaupun memiliki akselerasi yang sedikit melambat karena terjadi krisis di Eropa dan Amerika. Bayangkan saja bila semua dana asing yang masuk hanya melalui instrumen keuangan yang ada di pasar keuangan kita. Uang itu hanya akan berada di Indonesia dalam tempo yang pendek. Setiap ada peluang investasi yang lebih menjanjikan di negara lain, maka potensi pembalikan modal itu akan menimbulkan gejolak di pasar keuangan yang akan berujung pada krisis keuangan.
Belum lagi, bila pemerintah dan swasta melakukan pinjaman ke luar negeri atau menambah utang karena biaya dana yang murah. Tentunya hal tersebut akan membuat kita kebanjiran likuiditas. Sekalipun uang tersebut masuk ke sektor riil, namun potensi krisis muncul karena pertumbuhan yang tinggi akan mengancam keberlangsungan di sektor riil itu sendiri. Intinya kita tidak akan mampu menghindari siklus ekonomi bila minim kreatifitas.
Untuk itu birokrasi, infrastruktur dan masalah lain yang menghambat berkembangnya ekonomi di sektor rill seharusnya sudah bisa hapuskan, kalau tidak mungkin maka bisa diminalisir. Asing akan menilai Indonesia sebagai negara yang bisa memiliki peluang besar dan dapat dijadikan tempat berinvestasi. Uang atau modal akan mengalir deras ke negeri ini.
Investor asing sebelum melakukan keputusan investasi nantinya akan mencari tahu apakah negara yang dituju itu masuk dalam kategori seperti yang mereka inginkan. Dan lembaga pemeringkat internasional menjadi salah satu tolak ukurnya. Kita apresiasi kinerja pemerintah hingga kita mampu masuk dalam investment grade – layak investasi. Namun, hasilnya akan kita apresiasi nanti bila pemerintah bener-benar berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada.
Kita seharusnya menyadari bahwa sekalipun kita sedang bernasib baik, pasti ada sesuatu hal yang telah dikorbankan untuk mendapatkannya dan kebanyakan nasib baik tersebut memiliki aturan dalam bentuk resiko yang bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi malapetaka nantinya. Dan bila malapateka yang datang maka tentunya usaha yang dilakukan agar bernasib baik tersebut akan menjadi sia-sia.
Nasib baik sepertinya juga akan memihak pada Indonesia. Sejumlah gerbakan maupun langkah untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kemiskinan dan mengajak investor untuk berinvestasi di Indonesia sepertinya akan menjadi kenyataan di tahun 2012. Sebuah kabar yang amat membahagiakan kita semua.
Bentuk investasi yang kita harapkan adalah masuknya investasi di sektor riil dan bukan hanya di sektor keuangan semata. Karena sektor riil merupakan satu-satunya fondasi untuk membangun ekonomi bangsa kita dengan kokoh. Namun, bila investasi lebih banyak masuk ke pasar keuangan maka sebenarnya kita menjadi tempat yang bisa dikatakan “surga’ bagi orang asing dan esensinya kita kurang menerima manfaat dari bentuk investasi seperti itu.
Nah apa sih sebenarnya nasib atau kabar baik kita itu sebenarnya?. Jawabannya datang dari lembaga pemeringkat pemeringkat dunia yang akan menaikkan peringkat utang kita. Peningkatan rating berarti Indonesia memiliki daya saing yang lebih baik di mata internasional dalam mencari sumber pendanaan yang murah. Yang nantinya akan berujung pada meningkatnya daya saing bangsa.
Peningkatan peringkat kita yang masuk dalam layak investasi seharusnya dicermati bukan sebagai suatu kepastian akan keberlangsungan pembangunan yang terus berkesinambungan tanpa melalui hambatan. Karena pada dasarnya peningkatan rating utang Indonesia itu juga memiliki resiko yang justru akan menjadi boomerang bagi perekonomian kita sendiri. Awal yang indah belum tentu akan berakhir dengan sesuatu keindahan pula.
Perbaikan nasib karena ada peningkatan peringkat hutang memang menjanjikan banyak hal, dengan sejumlah resiko yang siap menghilangkan semua awal yang indah. Dan yang paling serius adalah kemungkinan krisis itu justru memiliki potensi yang lebih besar di saat ekonomi itu mengalami pertumbuhan.
Peningkatan peringkat nantinya akan memicu pertumbuhan walaupun memiliki akselerasi yang sedikit melambat karena terjadi krisis di Eropa dan Amerika. Bayangkan saja bila semua dana asing yang masuk hanya melalui instrumen keuangan yang ada di pasar keuangan kita. Uang itu hanya akan berada di Indonesia dalam tempo yang pendek. Setiap ada peluang investasi yang lebih menjanjikan di negara lain, maka potensi pembalikan modal itu akan menimbulkan gejolak di pasar keuangan yang akan berujung pada krisis keuangan.
Belum lagi, bila pemerintah dan swasta melakukan pinjaman ke luar negeri atau menambah utang karena biaya dana yang murah. Tentunya hal tersebut akan membuat kita kebanjiran likuiditas. Sekalipun uang tersebut masuk ke sektor riil, namun potensi krisis muncul karena pertumbuhan yang tinggi akan mengancam keberlangsungan di sektor riil itu sendiri. Intinya kita tidak akan mampu menghindari siklus ekonomi bila minim kreatifitas.
Untuk itu birokrasi, infrastruktur dan masalah lain yang menghambat berkembangnya ekonomi di sektor rill seharusnya sudah bisa hapuskan, kalau tidak mungkin maka bisa diminalisir. Asing akan menilai Indonesia sebagai negara yang bisa memiliki peluang besar dan dapat dijadikan tempat berinvestasi. Uang atau modal akan mengalir deras ke negeri ini.
Investor asing sebelum melakukan keputusan investasi nantinya akan mencari tahu apakah negara yang dituju itu masuk dalam kategori seperti yang mereka inginkan. Dan lembaga pemeringkat internasional menjadi salah satu tolak ukurnya. Kita apresiasi kinerja pemerintah hingga kita mampu masuk dalam investment grade – layak investasi. Namun, hasilnya akan kita apresiasi nanti bila pemerintah bener-benar berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada.
Lintah Darat Penghambat Pertumbuhan
Medan Bisnis, 28 November 2011
Semakin dekat kita pada akhir tahun 2011. Gambaran akan masa depan yang suram membayangi sejumlah masyarakat yang tinggal di belahan Eropa dan Amerika. Gambaran tersebut juga masih akan menghantui banyak negara lainnya, karena potensi penyebarannya berpeluang menghinggapi negara lain yang memiliki hubungan kuat terhadap lalu lintas barang dan jasa maupun modal.
Tugas rumah pemerintah semakin banyak. Selain untuk menghindari efek negatif dari penyebaran krisis, pemerintah juga diharuskan mampu membuat ekonomi tetap berputar dan mampu mempertahankan laju pertumbuhan saat ini. Tanpa pertumbuhan maupun penciptaan lapangan kerja baru maka kita membuka peluang terjadinya krisis sosial.
Kita dinilai memiliki potensi selamat dari terpaan krisis. Tentunya bila kita melakukan sejumlah kebijakan yang pro dengan pertumbuhan. Sejumlah indikator terlihat bagus di tahun 2011 ini. Ekonomi diperkirakan tetap tumbuh 6.6% hingga akhir tahun, sementara laju inflasi relatif terkendali bahkan kemungkinan besar berada ditarget pemerintah yang paling bawah.
Untuk mempertahankan indikator tersebut di tahun 2012 mendatang. Pemerintah sejauh ini akan melakukan belanja dalam jumlah signifikan. Infrastruktur diperbaiki, Anggaran belanja modal yang signifikan dan tetap berfokus pada peningkatan konsumsi dalam negeri. Dan yang lebih menarik lagi, peningkatan rating utang pemerintah yang diperkirakan akan masuk dalam layak investasi di semester I tahun 2012 mendatang.
Dengan perbaikan dihampir semua sektor yang berpengaruh terhadap ekonomi, serta didorong oleh lembaga pemeringkat internasional yang menaikan rating utang Indonesia. Bukan suatu hal yang mustahil nantinya, disaat eropa dan amerika berada dalam resesi, kita justru menikmati awal dari pertumbuhan ekonomi yang fantastis.
Banyak pengamat yang optimis Indonesia mampu menjadi raksasa ekonomi dunia dalam kurun waktu 15 tahun kedepan. Namun saat ini, langkah tersebut menghadapi hambatan. Hambatan tersebut datang dari Perbankan yang sulit menurunkan bunga pinjamannya. Pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal bila Perbankan tetap memberlakukan kebijakan uang ketatnya. Dan kita bisa saja kehilangan momentum dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Sanksi tegas seharusnya diberikan kepada Bank yang enggan menurunkan bunga pinjamannya. Untuk itu kita semua harus mendukung langkah BI dalam pemberian sanksi terhadap perbankan yang tidak fair. Negara tetangga kita saja mampu memberikan bunga dengan selisih yang sedikit antara bunga simpanan dan pinjaman yang hanya sebesar 3%. Sementara perbankan kita memberikan selisih 6 s.d. 10%. Sangat aneh dan bersifat egois.
Perbankan kita hanya mementingkan penciptaan laba perusahaan dan kurang peduli terhadap proses intermediasinya. Selain itu, pemegang saham perbankan juga turut andil dan bertanggung jawab. Padahal bila kita lihat lebih jauh kedepan, bila ekonomi kita tumbuh maka nantinya juga akan memberikan keuntungan bagi perbankan kita. Ingat industri perbankan sangat bergantung pada siklus ekonomi suatu negara. Bila ekonomi tumbuh maka industri perbankan akan tumbuh lebih baik, dan manakala terjadi krisis pasti perbankan yang pertama kali akan mengalami keterpurukan.
Industri perbankan memiliki nilai beta yang lebih besar terhadap pertumbuhan bila dibandingkan dengan industri lainnya. Sejauh ini, ada beberapa pemicu mengapa Bank gemar mengutamakan laba. Tantiem atau bonus bagi direksi salah satunya. Besarnya tantiem sangat bergantung dari besarnya laba yang mampu diciptakan oleh suatu Bank.
Bayangkan bila tantiem sebesar 3% dari keuntungan Bank yang sebesar 5 – 10 Trilyun, dibagikan kepada direktur Bank tersebut. Pastinya mereka senang, padahal apa sih manfaatnya, bila masyarakat Indonesia tidak mampu meningkatkan daya belinya, yang sebenarnya bisa ditingkatkan bila Perbankan kita melakukan intermediasinya secara maksimal.
Semakin dekat kita pada akhir tahun 2011. Gambaran akan masa depan yang suram membayangi sejumlah masyarakat yang tinggal di belahan Eropa dan Amerika. Gambaran tersebut juga masih akan menghantui banyak negara lainnya, karena potensi penyebarannya berpeluang menghinggapi negara lain yang memiliki hubungan kuat terhadap lalu lintas barang dan jasa maupun modal.
Tugas rumah pemerintah semakin banyak. Selain untuk menghindari efek negatif dari penyebaran krisis, pemerintah juga diharuskan mampu membuat ekonomi tetap berputar dan mampu mempertahankan laju pertumbuhan saat ini. Tanpa pertumbuhan maupun penciptaan lapangan kerja baru maka kita membuka peluang terjadinya krisis sosial.
Kita dinilai memiliki potensi selamat dari terpaan krisis. Tentunya bila kita melakukan sejumlah kebijakan yang pro dengan pertumbuhan. Sejumlah indikator terlihat bagus di tahun 2011 ini. Ekonomi diperkirakan tetap tumbuh 6.6% hingga akhir tahun, sementara laju inflasi relatif terkendali bahkan kemungkinan besar berada ditarget pemerintah yang paling bawah.
Untuk mempertahankan indikator tersebut di tahun 2012 mendatang. Pemerintah sejauh ini akan melakukan belanja dalam jumlah signifikan. Infrastruktur diperbaiki, Anggaran belanja modal yang signifikan dan tetap berfokus pada peningkatan konsumsi dalam negeri. Dan yang lebih menarik lagi, peningkatan rating utang pemerintah yang diperkirakan akan masuk dalam layak investasi di semester I tahun 2012 mendatang.
Dengan perbaikan dihampir semua sektor yang berpengaruh terhadap ekonomi, serta didorong oleh lembaga pemeringkat internasional yang menaikan rating utang Indonesia. Bukan suatu hal yang mustahil nantinya, disaat eropa dan amerika berada dalam resesi, kita justru menikmati awal dari pertumbuhan ekonomi yang fantastis.
Banyak pengamat yang optimis Indonesia mampu menjadi raksasa ekonomi dunia dalam kurun waktu 15 tahun kedepan. Namun saat ini, langkah tersebut menghadapi hambatan. Hambatan tersebut datang dari Perbankan yang sulit menurunkan bunga pinjamannya. Pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal bila Perbankan tetap memberlakukan kebijakan uang ketatnya. Dan kita bisa saja kehilangan momentum dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Sanksi tegas seharusnya diberikan kepada Bank yang enggan menurunkan bunga pinjamannya. Untuk itu kita semua harus mendukung langkah BI dalam pemberian sanksi terhadap perbankan yang tidak fair. Negara tetangga kita saja mampu memberikan bunga dengan selisih yang sedikit antara bunga simpanan dan pinjaman yang hanya sebesar 3%. Sementara perbankan kita memberikan selisih 6 s.d. 10%. Sangat aneh dan bersifat egois.
Perbankan kita hanya mementingkan penciptaan laba perusahaan dan kurang peduli terhadap proses intermediasinya. Selain itu, pemegang saham perbankan juga turut andil dan bertanggung jawab. Padahal bila kita lihat lebih jauh kedepan, bila ekonomi kita tumbuh maka nantinya juga akan memberikan keuntungan bagi perbankan kita. Ingat industri perbankan sangat bergantung pada siklus ekonomi suatu negara. Bila ekonomi tumbuh maka industri perbankan akan tumbuh lebih baik, dan manakala terjadi krisis pasti perbankan yang pertama kali akan mengalami keterpurukan.
Industri perbankan memiliki nilai beta yang lebih besar terhadap pertumbuhan bila dibandingkan dengan industri lainnya. Sejauh ini, ada beberapa pemicu mengapa Bank gemar mengutamakan laba. Tantiem atau bonus bagi direksi salah satunya. Besarnya tantiem sangat bergantung dari besarnya laba yang mampu diciptakan oleh suatu Bank.
Bayangkan bila tantiem sebesar 3% dari keuntungan Bank yang sebesar 5 – 10 Trilyun, dibagikan kepada direktur Bank tersebut. Pastinya mereka senang, padahal apa sih manfaatnya, bila masyarakat Indonesia tidak mampu meningkatkan daya belinya, yang sebenarnya bisa ditingkatkan bila Perbankan kita melakukan intermediasinya secara maksimal.
Subscribe to:
Posts (Atom)